Eksistensi Buku Di Era Digital*

“Sebelum sebagian besar penduduk dunia ini menjadi kutu buku, kita telah sampai pada satu masa ketika dunia melesat ke alam audio-visual, virtual, dan multimedia.” (“Pada Mulanya Sebuah Buku”, dalam Bukuku Kakiku)

Begitulah kekhawatiran yang diungkapkan Melani Budianta, seorang pengamat budaya dan sastra. Kekhawatiran lainnya adalah dengan adanya zaman digital dan virtual, zaman buku pun perlahan akan punah. Mungkin tidak ada lagi tumpukan buku di perpustakaan suatu hari nanti, tergantikan oleh tumpukan CD berisi konten buku-buku.

Dunia telah melalui masa beretorika atau berbicara. Lalu kita pernah masuk ke era percetakan. Tak lama dunia menghadapi era penyiaran yang disajikan oleh televisi. Sekarang kita berada di era digital. Dunia berubah begitu cepat, terutama perubahan teknologi. Itu berpengaruh kepada bagaimana orang berpikir dan bertindak.

Tanpa disadari, setiap hari manusia tak bisa lepas dari terpaan pengaruh digital. Lebih dari satu dekade lalu teknologi Short Message Service (SMS) muncul, lalu disusul dengan surat elektronik (email), messenger, e-book, e-newspaper, e-tabloid, e-magazine, dan e-brochure. Belum lagi blog, microblogging, dan social networking, memudahkan orang untuk mencari informasi, tak perlu sulit-sulit mencari dan membaca buku. Rasanya penggunaan buku atau sesuatu yang tercetak akan semakin jarang dilakukan.

Satu pertanyaan dasar yang kemudian muncul di era digital ini, bagaimanakah nasib industri percetakan atau penerbitan? Apakah mereka akan mati perlahan-lahan?

Mewujudkan Produk Kertas yang Ramah Lingkungan *

Pernahkah Anda bertanya berapa banyak kertas yang manusia pergunakan selama satu tahun? Menurut data yang dihimpun oleh The Bureau of International Recycling, rata-rata penduduk Amerika Utara mengonsumsi 323 kg kertas/ capita, sedangkan penduduk Eropa 125 kg kertas/ capita. Penduduk Asia memiliki data yang beragam dalam konsumsi kertas per capita. Jepang menduduki peringkat tertinggi di Asia dalam konsumsi kertas, yakni 247 kg/ capita, diikuti oleh Singapura (228 kg/ capita), Malaysia (106 kg/capita), Taiwan (51 kg/ capita), dan China (42 kg/ capita). Sedangkan konsumsi kertas oleh penduduk Indonesia tercatat 22 kg/ capita. Tak bisa dipungkiri, konsumsi kertas oleh masyarakat dunia diprediksikan akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Confederation of European Paper Industry memperkirakan permintaan dunia untuk kertas akan meningkat 25 persen pada tahun 2020.

Hal yang menjadi kekhawatiran kebanyakan orang di dunia adalah semakin bertambahnya konsumsi terhadap kertas, maka hutan dan lingkungan hidup manusia akan semakin rusak. Asumsi dari kekhawatiran tersebut berdasarkan fakta bahwa pembuatan pulp (bubur kertas), bahan dasar kertas, menggunakan virgin fiber dari pohon. Maka, pohon harus ditebang untuk mendapatkan virgin fiber tersebut. Namun, benarkah demikian, bahwa penggunaan kertas lah yang berkontribusi terhadap perusakan hutan?

Industri kehutanan dunia mengelola lahan konsesinya dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management) yang diatur oleh pemerintah negara masing-masing. Prinsip pengelolaan hutan lestari ini mempertahankan dan meningkatkan ‘kesehatan’ ekosistem hutan dalam jangka panjang, dan pada saat yang sama juga menyediakan peluang-peluang sosial, lingkungan, ekonomi dan budaya untuk generasi-generasi sekarang dan masa depan. Di Indonesia, pengelolaan hutan lestari ini tertuang dalam skema pengelolaan hutan yang diatur oleh Kementerian Kehutanan, yang disebut dengan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Citra Negatif Itu Sudah Terlanjur Melekat

Perempuan Pun  Menolak Disebut ’Feminis’

Oleh:

Purwaningtyas Permata Sari

Agustiyanti

“Diseloeroeh doenia bangsa perempoean beroesaha, soepaja mendapat persama’an bangsa laki-laki. Keada’an ini disebabkan sebagian besar oleh karena kita soedah tahoe harga badan dan tenaga kita… Tanah kita tiada akan selamat, kalau hanja seperdoea bangsa Indonesia jang mendapat kemadjoean dan mendapat perhatian, sedangkan seperdoea lagi ditinggalkan dalam djoerang kebodohan. Berbahaja sekali kalau pikiran ini tiada masoek dalam hati tiap-tiap anak Indonesia, karena oleh sebab yang demikian banjaklah keboeroekan jang timboel lagi bangsa sekarang dan lebih-lebih lagi bangsa jang akan datang.”

Penggalan pidato tersebut diucapkan dalam Kongres Perempuan I tahun 1928 oleh Sitti Soendari, salah seorang penganut pemikiran Soekarno. Keberanian perempuan untuk mengungkapkan kepincangan antara posisi laki-laki pada saat itu dinilai I Gusti Agung Ayu Ratih, Direktur Institut Sosial Sejarah Indonesia (ISSI) sebagai batu loncatan yang luar biasa. Mereka bahkan tidak berpikir tentang kaitan pergerakan mereka sebagai gerakan feminisme. Tentu saja, kongres tersebut melahirkan bibit-bibit feminis pada saat itu.

Harapan Sitti Soendari mengenai kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan sudah cukup terealisasi pada zaman sekarang ini. Namun, permintaannya agar tiap-tiap anak Indonesia mengingat betapa usaha perempuan untuk mendapatkan persamaan bisa berarti perjuangan berpuluh-puluh tahun, tidak terpatri di dalam pikiran generasi saat ini—yang tak lagi menganggap penting usaha persamaan antara perempuan dan laki-laki.

“Kaburnya” Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia

Perjuangan Perempuan Pada Akhirnya Tidak Mencapai Apapun, Dikenal Pun Tidak

Oleh:

Purwaningtyas Permata Sari dan

Agustiyanti

“Soal wanita itu perlu dengan segera didjelaskan dan dipopulerkan. Sebab kita tidak dapat menjusun negara dan tidak dapat menjusun masjarakat, djika (antara lain-lain soal) kita tidak mengerti soal wanita.” (Soekarno dalam Sarinah, 1947: 5)

Perkataan Soekarno itu sedikit banyak menyerukan kesetujuan dengan perkataan Kartini, “Kita tidak bisa membangun suatu bangsa yang beradab tanpa mempertimbangkan perempuan.”

Melalui penelusuran sejarah, semua orang di negeri ini sepakat bahwa pergerakan perempuan pertama diprakarsai oleh  Kartini yang menuntut adanya kebebasan bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan sama seperti halnya laki-laki. Pada saat itu isu mengenai kesetaraan gender seperti yang banyak didengungkan sekarang belum terdengar. Meski bukan bertindak atas nama organisasi, dobrakan yang dilakukan Kartini itu mampu menginspirasi para perempuan untuk selanjutnya memikirkan tentang posisi dan kesejahteraan sosial perempuan.

“Kalau dari segi pemikiran tentang hak-hak perempuan, sejauh yang saya tahu, memang yang pertama kali Kartini. Kartinilah yang pertama menentang hal bagaimana aristrokrat-aristorat mengatur tentang perseliran dan perkawinan. Sejauh ini dari tulisan-tulisan yang ada, dia yang pertama,” kata I Gusti Agung Ayu Ratih, Direktur Institut Sosial Sejarah Indonesia (ISSI).

Menurut ahli sejarah itu, Kartini dikatakan sebagai yang pertama kali karena menuangkannya ke dalam tulisan (written text) dan dia merumuskannya dengan sangat baik dan tajam. Hal yang penting dari Kartini adalah dia bukan hanya menyerukan hak-hak perempuan, melainkan juga menyerukan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta menyerukan hubungan antara kebebasan perempuan dengan kebebasan bangsa. Dia berbicara dalam konteks feminis, meskipun dia tidak berbicara dalam konteks Indonesia yang sekarang. Dia mengetahui ada orang lain yang bukan orang Jawa, berpikir tentang kemajuan bangsa. Ayu menilai hal itu sebagai terobosan yang paling penting.

Affirmative Action, Piutang Peradaban Perempuan

Pentingnya Upaya Penyamaan Starting Point antara Perempuan dan Laki-Laki dalam Politik

Oleh: Purwaningtyas Permata Sari dan

Agustiyanti

“Tindakan afirmatif merupakan terobosan bagi partisipasi aktif perempuan. Sudah saatnya memaksa partai politik untuk lebih memperhatikan kaderisasi perempuan. Tindakan ini harus dilakukan untuk mendorong perempuan masuk dalam partai politik,” tulis Sri Budi Eko Wardani, Pengajar FISIP UI dan Direktur Pusapol (Pusat Kajian Politik) Fisip UI, dalam artikelnya yang berjudul “Perjuangan Menggagas Kebijakan Afirmatif bagi Perempuan dalam UU Pemilu Tahun 2008”. (Jurnal Perempuan Edisi 63, dalam rubrik “Topik Empu”)

Semula affirmative action dirancang sebagai respon atas ketimpangan kondisi ekonomi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Tindakan affirmative action memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang dianggap kurang beruntung di mana perlakuan tersebut bersifat sementara, sampai kelompok tersebut dianggap sudah memiliki posisi dan kesempatan setara dengan kelompok lain atau kelompok sosial minoritas yang dilindungi telah terintergrasi. Affirmative action juga bisa diartikan sebagai upaya percepatan peningkatan representasi perempuan di politik.

Kebijakan affirmative action mengharuskan adanya tujuan, jangka waktu penerapan serta pengawasan. Dengan kata lain, affirmative action adalah tindakan “pengobatan” terhadap diskriminasi perempuan, ras tertentu atau kelompok sosial minoritas tertentu sekaligus upaya untuk mencegah diskriminasi di kemudian hari. (Jurnal Perempuan Edisi 63, dalam rubrik “Kata dan Makna”)

Di Manakah Letak Gerbang Utama Unpad

Rina, mahasiswa Fikom Unpad tingkat 4, mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 60 km/jam. Bermobil dari Perumahan Puri Indah, ia menyusuri jalan dari pangkalan bis Damri lama, melewati Universitas Winaya Mukti (Unwim), menuju Gerbang Utara Unpad yang letaknya jauh dari jalan utama Jatinangor. Rina harus berangkat lebih pagi beberapa menit dari biasanya karena jarak tempuh yang lebih jauh dari biasanya untuk menuju kampus.

“Sekarang kalau mau pergi ke kampus susah ya, harus muter jauh dulu? Gue heran deh, kenapa gerbang BNI (Gerbang Barat Unpad, red) itu nggak dibuka aja untuk jalan masuk mobil? Kan boros bensin jadinya. Lagipula, masa universitas ternama pintu gerbang utamanya kok tersembunyi di belakang?” keluhnya.

Hal seperti itu tidak saja dirasakan mahasiswa, dosen pun memiliki keluhan tersendiri. Salah seorang dosen Fikom yang memang sehari-harinya selalu menggunakan kendaraan umum, mengungkapkan pertanyaan mengapa Gerbang Selatan Unpad justru tidak bisa dimasuki mobil?

“Sejarahnya, kan, Gerbang Unpad memang terletak di selatan sejak bertahun-tahun lalu. Dan itu menjadi penanda bahwa Universitas Padjadjaran terletak di situ. Sekarang, tulisan penanda Universitas Padjadjaran saja sudah tidak ada. Coba, kita lihat di UGM, Undip, atau ITB, selalu jalan masuk mereka terlihat dari jalan utama. Unpad justru meletakkan gerbang utama jauh di bagian utara. Bayangkan orang tua mahasiswa baru yang akan memasuki Unpad, pasti bingungnya luar biasa hanya untuk masuk Unpad. Belum lagi tidak ada penunjuk arah untuk masuk Unpad melalui Gerbang Utara. Apakah di Unpad ini tidak ada sarjana yang bisa membantu mendesain gerbang yang baik?” katanya dalam sebuah forum perkuliahan.

Unpad Goes To World Class University, Think Global, Act Local

Sambil mengisi jeda waktu antar-mata kuliah, tiga mahasiswa tingkat 4 Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad mereka berjalan menuju Student Center Fikom Unpad, pada hari Rabu (30/9). Mereka merasa nyaman bisa menyantap makan siang di gedung yang tergolong baru itu di Fikom itu. Seraya menikmati makanan, tanpa sengaja mereka mendiskusikan nasib almamater mereka. Diskusi mereka adalah seputar Unpad yang dicanangkan untuk menjadi world class university.

“Sepertinya dengan adanya angan-angan Unpad untuk jadi world class university justru semakin membuktikan Indonesia belum berstatus mendunia, masih di bawah standar. Di sini fasilitas nggak memadai, jalur masuk diragukan kualifikasinya, kualitas dosen juga kurang bagus, bahkan cari buku di perpustakaan pun susah,” ungkap Agustiyanti membuka percakapan.

Merlinda, yang dulu aktif di UKM LPPMD, menimpali pendapat Agustiyanti, “Gue rasa isu Unpad buat jadi universitas kelas dunia ini ada hubungannya dengan rencana penetapan Unpad sebagai BHP (Badan Hukum Pendidikan) beberapa tahun lagi. Sepertinya Unpad ingin membuka investasi, kan status BHP mengharuskan perguruan tinggi untuk memiliki badan-badan usaha.”

“Kok bisa begitu, Mer?” tanya Febriani.

“Dengan status Unpad sebagai universitas internasional nantinya, itu akan berpengaruh pada kuota antara WNA dan WNI. Kalau lebih banyak WNA, otomatis pemasukan Unpad akan lebih banyak,” kata Merlida, menjelaskan pendapatnya.

“Iya, takutnya kalau lebih banyak mahasiswa asing di Unpad, biayanya akan lebih mahal. Calon mahasiswa miskin makin ciut buat masuk Unpad. Mana informasi beasiswa minim lagi,” timpal Agustiyanti.

“Kok kalau menurut gue, persiapan Unpad menuju world class university baru sebatas perbaikan fasilitas-fasilitas, pembangunan sana-sini,” kata Febriani.

Alumni Fikom, Rangkullah Almamatermu

Jika Anda bepergian ke area Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor pada hari Minggu, maka yang terlihat adalah hamparan para pedagang dan pembeli. Kawasan pendidikan itu “disulap” menjadi pasar—yang biasa disebut Pasar Unpad. Pasar itu tidak memenuhi semua area Unpad, hanya sebatas dari Gerbang Lama Unpad hingga bunderan Kampus Unpad dan sebatas Koperasi Mahasiswa (Kopma) Unpad Jatinangor. Kawasan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) hingga fakultas-fakultas setelahnya tidak dijamah para pedagang.

Namun, ada yang lain pada hari itu, Minggu (9/11). Jika kita menelusuri jalan depan Fisip hingga menuju Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom), maka kita akan melihat keramaian yang tidak biasanya terjadi di tempat itu. Sebuah panggung dan tenda-tenda dipasang di area parkir Fikom. Orang-orang berumuran setengah baya berkerumun di tempat itu. Mereka mengenakan seragam yang hampir sama, yaitu pakaian olahraga. Anak-anak kecil terlihat berlarian. Penyanyi panggung pun  menyanyikan lagu-lagu era ’70-an dan’80-an.

Gencar Melakukan Penelitian untuk Mencapai BHP

Anggaran Dana Realisasi Penelitian yang Berkurang

Meski Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) telah diresmikan sejak 17 Desember 2008, Universitas Padjdjaran (Unpad) memutuskan untuk tetap menyandang status Badan Layanan Umum (BLU). Berubahnya status Unpad menjadi BLU ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran. Surat keputusan itu berisi antara lain bahwa Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah menetapkan pengelolaan BLU, tertanggal 15 September 2008, ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Perubahan status Unpad ini tentu membawa dampak bagi berbagai sektor kerja di Unpad. Status BLU ini mengharuskan Unpad untuk membentuk lembaga-lembaga di dalamnya agar lebih terstruktur, efisien, ramping, dan kaya fungsi. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) dan Lembaga Penelitian (Lemlit) adalah dua lembaga yang merasakan dampak tidak langsung dari diterapkannya status BLU ini.  Terhitung mulai bulan Desember 2008, LPM dan Lemlit dileburkan dan berubah nama menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

Ir. Chay Ashak, M.Sc, Sekretaris LPPM Unpad berpendapat dengan peleburan antara Lembaga Penelitian Masyarakat dengan Lembaga Penelitian sebenarnya tidak terkait dengan BLU. Ide dari BLU adalah mempercepat proses pencairan dana, maka tidak perlu melalui KPN. Efek dari percepatan proses pencairan dana itu, menurut Chay, diadakannya efisiensi tenaga sumber daya manusia dan keuangan.

Reposisi KKNM Unpad 2009

“Dalam KKN kali ini, mahasiswa tidak perlu membuat program yang mengeluarkan banyak dana, tetapi cukup dengan menjalankan program yang telah direncanakan oleh dosen pembimbing lapangan.”

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Zainuddin, MS, Ketua Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada pembekalan KKN di Gedung Kuliah Bersama Unpad pada Kamis (2/7). Dalam KKN tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa harus membuat program sendiri. Tak jarang juga para mahasiswa peserta KKN itu harus  “menjual” proposal pada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan dana menyukseskan program mereka. Kali ini tidak demikian, ibaratnya mahasiswa hanya tinggal di desa dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

“Itu sesuai dengan tema yang tertulis dalam buku panduan KKN, yaitu Belajar Bersama Masyarakat Melalui KKNM Integratif. Jadi, kalian tinggal di sana, saling timbal balik belajar bersama masyarakat,” lanjut  Zainuddin.