Berbagai Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan

Tidak banyak mungkin yang menyadari bahwa, berdasarkan angka koefisien Gini (indikator standar untuk mengukur ketimpangan), Indonesia ternyata termasuk ke dalam 30 negara yang paling merata sedunia (diperingkat dari data Bank Dunia, World Development Indicator 2002).

Namun, bisakah angka koefisien Gini tidak tepat dalam merepresentasikan tingkat ketimpangan di Indonesia yang sebenarnya? Tentu saja. Penyebab pertama, angka ketimpangan di Indonesia diukur dari angka pengeluaran rumah tangga, bukan angka pendapatan.

Penyebab yang kedua adalah jika data yang digunakan untuk menghitung ketimpangan tidak akurat dalam merepresentasikan golongan kaya. Hal ini bisa disebabkan budaya orang Indonesia yang “low profile” sehingga melaporkan pengeluaran lebih kecil dari yang sebenarnya. Penyebab yang lain adalah jika sampel data survei rumah tangga kurang mewakili golongan pendapatan tinggi.

Angka koefisien Gini di pedesaan sudah relatif akurat, tetapi angka koefisien Gini di perkotaan sangat under-estimated. Hal ini masuk akal, mengingat golongan sangat kaya di pedesaan tentunya hampir tidak ada jika dibandingkan dengan golongan sangat kaya yang tidak terwakili di perkotaan. Untuk tahun 2002, misalnya, angka koefisien Gini di perkotaan hampir mencapai angka 0,6, jauh lebih tinggi daripada yang tercatat saat ini, yaitu 0,35. (opini pakar ekonomi Arief A. Yusuf)

Orang di desa yang dengan susah payah mengumpulkan pendapatannya (yang jauh bila dibandingkan pendapatan orang kota) untuk memenuhi kebutuhannya tetapi justru sebagian besar pendapatannya mengalir dengan deras menuju kota. Untuk kondisi seperti ini semestinya pihak terkait (pemerintah, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta perguruan tinggi) dapat mengkaji dan menelaah kembali bila perlu dilakukan survey bagaimana aliran distribusi masyarakat dan arus konsumsi masyarakat di dua wilayah tersebut (kota dan desa) terjadi, sehingga akan diperoleh data ketimpangan pendapatan yang akurat sebagai informasi.

Masyarakat desa dianggap demikian lugu dengan kondisi lingkungannya, sedikit sekali temuan dan inisiatif serta gagasan yang dapat berkembang dan mampu menciptakan potensi dan keunggulan komparatif, sebagian kecil contohnya adalah desa yang memiliki potensi pertanian yang luas tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak mampu menjadikan potensi tersebut sebagai keunggulan bersaing dengan desa yang justru tidak memiliki potensi tersebut, telah banyak kejadian yang mencatat bagaimana para petani menuntut perbaikan kesejahteraan di sektor pertanian dan hal itu terus berlangsung hingga kini.

Secara umum masyarakat mengetahui apa itu lingkaran kemiskinan, setiap pemerintah menggulirkan program bantuan bagi masyarakat terdapat beberapa skema yang mencantumkan alur kemiskinan masyarakat, misalnya beberapa pertanyaan yang berhubungan “mengapa miskin?” salah satu jawabannya “karena tidak sekolah, sehingga tidak bisa bekerja”, kemudian “mengapa tidak bekerja?” jawabannya akan kembali ke atas yaitu “karena miskin”. Tidaklah mudah memutus rantai kemiskinan, meskipun diketahui sumber yang membuat masyarakat miskin tetapi itu memerlukan waktu dan konsekuensi yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera seperti dicita-citakan bangsa Indonesia.

Bantuan langsung tunai (BLT) diberikan untuk rakyat miskin di luar Jawa. Untuk Jawa, yang mencakup 80 persen jumlah penduduk Indonesia, dengan rata-rata tingkat kemiskinan 10-15 persen, difokuskan pada program padat karya atau cash for work. Untuk di Jawa, kesehatan, raskin, dan pendidikan masih bisa digratiskan. Untuk belanja, harus lewat cash for work. (www.jurnal-ekonomi.org)

Pemberian BLT dipertanyakan efektivitasnya. Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) dipertanyakan, apakah dalam pendataan sudah meliputi semua orang miskin? Ataukah pendataan itu hanya secara acak saja? Salah satu Ketua RT di Kelurahan Braga mengatakan pegawai BPS datang ke tempatnya sudah berulang kali meminta Ketua RT tersebut untuk memberikan data terbaru penduduk miskin di wilayahnya. Akan tetapi, yang terjadi data penduduk miskin tidak pernah diubah sesuai dengan pendataan Ketua RT. Ada yang seharusnya tidak menerima BLT, justru menerima. Namun, yang seharusnya menerima BLT, malah tidak menerima BLT. Siapa yang dapat mengontrol kinerja anggota BPS?

Dikhawatirkan pemberian BLT atau pemberian tunai sejenis lainnya justru malah membuat budaya mengemis. Orang miskin bisa saja menjadi malas bekerja dan terlalu berharap dengan bantuan itu. Uang pemberian itu juga nantinya akan habis dengan cepat. Alangkah lebih baiknya apabila orang-orang miskin diberi fasilitas atau lapangan pekerjaan agar mereka bisa mengembangkan pekerjaan mereka.

Para petani juga senantiasa tertindas oleh kerakusan para pembeli beras. Untuk menanam padi, banyak di antara mereka meminjam uang, biasanya kepada rentenir. Perjanjiannya panen dilunasi. Ketika panen tiba, mereka akan menjual gabah mereka dalam kondisi yang kurang bagus, kadar airnya tinggi, sebab mereka membutuhkan uang secepatnya untuk hidup. Tentu saja, harga gabah mereka murah. Jadi hutang-hutang mereka bisa terbayar. Sisanya tentu tidak seberapa. Ketika paceklik tiba mereka sudah tidak punya uang lagi, pinjam lagi. Dan seterusnya seperti lingkaran.

Pinjaman luar negeri pada masa Orde Baru turut menjadi penyebab kemiskinan yang ada sekarang ini. Negara berada dalam baying-bayang kemakmuran, tapi ternyata hutang tak terkontrol. Uang hasil utang dikorupsi oleh para pejabat. Rakyat sedikit sekali menggunakannya.

Selama ini alasan pokok negara Dunia Ketiga sampai saat ini masi menerima bntuan dari luar negeri, sekalipun mengikat tetapi tidak banyak diperhatikan. Bantuan tersebut cenderung dianggap atau bahkan diyakini akan dapat melengkapi kelangkaan sumber daya alam di negara berkembang. Konflik biasanya muncul karena persyaratan yang diajukan. Celakanya, pihak pemberi seringkali tidak bisa member arahan yang tepat. Adakalanya, bertolak dari motif pemberian bantuan, uang itu akhirnya digunakan pemerintahan yang korup menggunakan bantuan itu untuk aneka proyek yang tidak menguntungkan. (Michael P. Todaro, 1998: 174)

Di bidang pertanian, kebijakan pemerintah dalam untuk memutuskan impor beras dengan alasan bencana, harga beras yang melonjak, maupun stok beras yang ada di pemerintah adalah hal yang terlalu panik, mengada-ada, menghina petani, dan melampaui batas kewajaran. Dalam situasi bencana, jumlah penduduk dan konsumsi beras adalah TETAP secara nasional, hanya pada beberapa wilayah saja seperti Jakarta yang terkesan menyerap banyak untuk stok di rumah tangga ataupun bantuan untuk bencana.

Globalisasi juga telah melahirkan kemiskinan dan ketimpangan global. Dalam kaitannya dengan pangan, ketahanan pangan tidak hanya mengandung aspek ketersediaan pangan. Karena saat persediaan pangan negara banyak sekalipun, hanya kelompok tertentu yang dapat memperolehnya. Dan tentunya, kelompok masyarakat miskin bukan termasuk dalam kelompok yang dapat dengan mudah memperoleh pangan. (Esterlianawati dalam blog at wordpress.com )

Orang miskin tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup, baik untuk memproduksi ataupun membeli makanan yang layak. Petani miskin juga hanya memiliki lahan yang terbatas atau bahkan tidak memiliki lahan. Mereka yang memiliki lahan hanya menggunakan teknik-teknik pertanian yang mungkin kurang efisien, yang akhirnya membatasi produksi pangan. Kadang apa yang mereka tanam pun tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka, apalagi untuk dijual guna mendatangkan penghasilan. Karena miskin, mereka pun tidak memiliki suara secara politis. Kebijakan-kebijakan negara sangat bias kelas, bahkan saat orang miskin menuntut apa yang menjadi haknya sekalipun.

Akhirnya karena kebutuhan hidup, para petani menjual gabah ke tengkulak yang tentu membeli dengan harga rendah. Dalam kondisi semacam ini, para tengkulak semakin berkuasa menentukan harga gabah. Mereka memanfaatkan kelambanan Bulog dalam membeli gabah petani. Lagi-lagi petani yang miskin pun semakin dirugikan. Mereka tahu harga pasaran, namun tidak dapat melakukan apa-apa karena terdesak kebutuhan.

Lebih lanjut, kemiskinan, menurut Imam Cahyono, memiliki wajah perempuan. Imam memaksudkannya bahwa sebagian besar penduduk miskin di negara berkembang adalah perempuan. Hal ini dikarenakan adanya feminisasi kemiskinan, berupa upah perempuan yang lebih rendah, feminisasi pekerjaan, akses perempuan yang dibatasi hukum, dan sebagainya. Menurut Imam, kemiskinan memiliki dimensi yang sangat bias gender karena adanya ketimpangan gender dan aspek kekuasaan.

Dari kalimat Imam di atas bahwa kemiskinan memiliki wajah perempuan, terdapat makna lain, yakni bahwa dalam kondisi sama-sama miskin, maka kelompok perempuan akan menjadi yang paling menderita. Dalam kondisi miskin, perempuan akan lebih sulit terpenuhi hak-haknya atas pangan yang layak. Meskipun telah ada pengakuan formal terhadap kesetaraan gender dalam hukum internasional dan nasional, perempuan miskin tetap akan lebih terhambat dibandingkan laki-laki untuk mendapatkan makanan yang layak. Hal ini dikarenakan struktur patriarki dalam budaya kita yang harus diterima perempuan, baik dalam negaranya bahkan dalam keluarganya sendiri.

Meskipun mereka adalah pemegang peran utama dalam memproduksi dan mengolah makanan, mereka tidak diakui sebagai produsen secara hukum. Mereka malah dinyatakan sebagai populasi yang paling tidak beruntung. Mereka selalu menjadi yang terakhir dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi, bahkan yang selalu memperoleh dampak negatif dari proses pertumbuhan ekonomi tersebut.

Faktor lainnya penyebab kemiskinan di negara ini adalah swastanisasi perusahaan-perusahaan yang mengasilkan produk yang menuasai hajat orang banyak. Di kalangan negara berkembang yang termiskin, swastanisasi ternyata menimbulkan dampak negatif dalam distribusi pendapatan, yakni memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara si miskin dan si kaya.

Dalam buku Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Proses swantanisasi memunculkan berbagai masalah yang kompleks. Aspek-aspek kelayakan, pendanaan, struktur hak milik dan landasan hukumnya, serta adanya kemungkinan akan semakin dominannya kalangan elit domestik dan berbagai macam kelompok kepentingan. Selain itu, apakah swastanisasi bisa mengatasi, atau malah memperparah struktur-struktur politik, sosial, dan ekonomi. Sebenarnya belum ada bukti yang mengatakan swastanisasi akan menciptakan profitabilitas, efisiensi, serta tingkat output yang lebih tinggi. (Michael P. Todaro, 1998: 271)

11 Juni 2008

2 Comments Add yours

  1. jozuna says:

    thank’s, with it i can to my task!!1

  2. GABRIELA VIANNY says:

    THANKYOU BANGET YAH KAK GBU FOR YOU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s