Berdosakah Jika Memilih Golput

Sejak tanggal 27 Januari 2009 lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi rakyat yang menjadi golongan putih (golput). Ada sebagian masyarakat yang menyambut baik fatwa itu, namun ada pula yang mengerutkan kening.
Salah satu alasan MUI adalah bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk memilih pemimpin yang baik, benar, dan jujur. Dalam agama Islam sendiri ditegaskan, seperti dikatakan Ketua Komisi Fatwa MUI K. H Ma’ruf Alim, bahwa dalam kelompok yang terdiri dari dua orang saja pasti memiliki pemimpin, apalagi sebuah negara seperti ini?
Masalahnya, saat ini apakah kita bisa benar-benar mengetahui yang mana pemimpin baik, benar, dan jujur. Semua penilaian itu relatif sifatnya. Baik secara personal saja tidak cukup bagi seorang pemimpin negeri. Kita juga harus melihat secara keseluruhan—partai di mana ia berindung, para pendukungnya, dan mungkin para “parasit”-nya. Jika semua sudah baik, maka pemimpin tersebut baru bisa dikatakan baik.
Memilih pemimpin yang baik itu pun tidak bisa menjurus kepada salah satu calon presiden saja. Pada akhirnya, politiklah yang mendominasi pikiran para pemillih. Bagaimana caranya saat ini memilih pemimpin yan baik? Apakah kita hanya mengenal calon pemimpin kita dari iklan-iklan partai yang banyak menyerukan kebaikan, tidak disertai kejelekan? Apakah kita memilih calon pemimpin kita dengan cara membandingkan debat kusir yang dilakukan para calon pemimpin yang lebih terkesan berebut kursi kekuasaan daripada berlomba mementingkan rakyat?
Saya rasa golput itu bisa menjadi indikator sebuah bangsa yang benar-benar memiliki pendidikan politik atau belum. Jika tingkat golput tinggi, berarti masyarakat negara tersebut kurang paham akan politik, atau yang paling mungkin terjadi dalam negeri kita adalah kekecewaan yang pernah dialami rakyat pada para pemimpin negeri sebelum-sebelumnya.
Pada tahun 2004, jumlah golput mencapai 40 persen dari total pemilih di Indonesia. Pada tahun 2009 ini disinyalir jumlah golput meningkat menjadi 60 persen. Jika fatwa tentang golput yang diharamkan itu tetap dipertahankan, berarti sekitar 60 persen pemilih yang golput telah melakukan dosa. Akan tetapi siapa yang bisa menentukan apakah menjadi golput benar berdosa atau tidak, selain Tuhan? Bagaimana jika orang menjadi golput karena beralasan untuk mencegah para pemimpin (mungkin) melakukan “kebusukan-kebusukan” lagi? Apakah masih dianggap berdosa?
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa MUI seolah-olah mengintervensi urusan negara. Indonesia bukanlah negara yang berdasar agama, melainkan negara demokratis yang multikultural. Negara agama hanya memiliki satu agama resmi, hukum negara berdasarkan agama resmi, dan kepala negara merupakan pimpinan agama. Rumusan Sila Pertama Pancasila yang terdapat dalam Rumusan Piagam Jakarta (22 Juni 1945)—yang berbunyi Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya—tidak disahkan menjadi bunyi Sila Pertama karena tidak menggambarkan rupa rakyat Indonesia yang menganut agama yang berbeda-beda. Mengapa sekarang MUI justru terkesan ingi menjadikan agama Islam sebagai satu-satunya landasan hidup bernegara?
Jangan lupa negara memiliki aturan mengenai kebebasan memilih dan kebebasan berpendapat. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin mereka sesuai dengan hati nurani. Menurut Aristoteles, hati nurani adalah suara hati terdalam yang berasal dari Yang Maha Kuasa, yang menghakimi tindakan manusia. Jadi jika pun beberapa masyarakat melakukan golput, semoga itu memang berasal dari hati nurani.
Setiap orang selalu memilih pada akhirnya. Tidak memilih pun berarti telah memilih untuk tidak memilih. Ini yang seharusnya menjadi kesadaran bersama—mengapa masyarakat begitu apatis dalam pemilu sehingga telah menimbulkan keresahan bukan hanya para petinggi negeri, melainkan juga pada para pemimpin agama Islam negeri ini?
Sekedar usul saja, bagaimana jika MUI mengeluarkan fatwa haram bagi pemimpin yang mengingkari janjinya terhadap rakyat pada saat Pemilu dan menyengsarakan rakyat, baik dengan tindakan yang terlihat maupun yang tersembunyi.

Purwaningtyas Permata Sari
Mahasiswa Jurnalistik Fikom Unpad

One Comment Add yours

  1. dir88gun says:

    assalamu alaikum wr. wb.

    Saudaraku tersayang…
    Permisi, saya mau numpang posting (^_^)

    http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/06/03/menggugat-demokrasi-daftar-isi/
    http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/24/hukum-pemilu-legislatif-dan-presiden/

    semoga link di atas bisa menjadi salah satu rujukan…

    Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
    Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. (-_-)

    wassalamu alaikum wr. wb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s