Penjajahan Model Baru Bagi Para Buruh

Jika pada tahun 2007 Hari Buruh atau May Day diwarnai dengan isu Upah Layak Nasional dan pada tahun 2008 diwarnai dengan protes sistem kontrak dan outsourcing (sistem kontrak melalui pihak ketiga), lalu apa isu yang akan diusung pada May Day tahun 2009?

Sejak Orde Baru runtuh, berbagai perkumpulan buruh pun bermunculan. Suara-suara pemberontakan dari kaum buruh semakin lantang terdengar. May day sepertinya tak pernah berlalu dengan damai, karena mungkin kesejahteraan para buruh pun tidak pernah terengkuh. Setiap tahunnya demonstarsi digelar oleh berbagai organisasi buruh, namun apa yang dilakukan pemerintah? Hal itu seperti dianggap angin lalu saja. Bahkan berbagai komentar-komentar merendahkan pun kerap keluar dari mulut para pejabat negara.

Sistem kontrak dan outsourcing saat ini telah marak diaplikasikan di perusahaan-perusahaan swasta. Sistem outsourcing sebenarnya cocok diterapkan untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu tertentu, bukan pekerjaan yang bersifat rutinitas dan kontinuitas. Upah yang diterima para pekerja outsourcing untuk pekerjaan dalam jangka waktu tertentu di negara-negara maju justru lebih tinggi jumlahnya daripada pekerja tetap. Lain halnya di Indonesia, tenaga outsourcing dimanfaatkan dalam pekerjaan-pekerjaan tetap dan rutin, yang mana mereka bisa diberhentikan semau para pemilik perusahaan asal kontrak sudah habis. Hal tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan Pasal 59 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.” Meski telah diatur dalam UU tersebut, masih banyak perusahaan yang melanggarnya.

Pemerintah mengklaim bahwa tingkat pengangguran dari tahun 2005 hingga 2008 mengalami penurunan. Tingkat pengangguran yang terukur dalah sebagai berikut: 10,3 persen (2005), 10,5 persen (2006), 9,8 persen (2007), dan 8,5 persen (2008). Meski terlihat mengalami penurunan, persentase tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan target awal pemerintah, yaitu: 9,5 persen (2005), 8,9 persen (2006), 7,9 persen (2007), 6,6 persen (2008), dan 5,1 persen (2009).

Pertanyaannya sekarang adalah dengan penurunan persentase itu apakah dapat dipastikan bahwa tingkat kesejahteraan buruh meningkat? Jawabannya, tidak. Para buruh kontrak seolah menanti giliran menuju tiang gantungan karena sewaktu-waktu mereka dapat di-PHK jika kontrak habis. Selain itu, selama mereka bekerja, mereka tidak mendapatkan tunjangan kesehatan, dan tunjangan keluarga. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka. Prinsip yang tertanam dalam pikiran para buruh adalah “yang penting hari ini bisa makan”. Para buruh tak memiliki jaminan akan masa depan mereka. Selesai dengan pekerjaan kontrak yang ini, maka akan mencari pekerjaan yang lain. Bisa dibayangkan bagaimana nasib anak-anak para buruh yang mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi dan pada akhirnya nasib mereka menjadi sama seperti ayah atau ibu mereka. Sistem outsourcing dan kontrak seperti ini secara tidak langsung membentuk lingkaran setan kemiskinan. Maka tak salah jika ungkapan nyetak kere (mencetak orang miskin) diberikan pada para buruh miskin itu.

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sosial yang sesuai dengan kehendak modal internasional. Dimulainya pada saat pemerintahan Megawati di mana gencar diadakannya swastanisasi yang berarti “menjual” tenaga para buruh dengan harga semurah mungkin pada investor asing. Pemerintah mengeluh bahwa lesunya investasi asing di Indonesia karena biaya tenaga kerja dan biaya operasional yang terlalu mahal. Padahal penyebabnya sebenarnya adalah rumitnya birokrasi yang arus ditempuh dan korupsi yang terlalu tinggi dalam birokrasi itu hingga mencapai 30% dari biaya produksi perusahaan asing tersebut.

SBY pun seakan melanjutkan langkah Megawati dengan mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 yang mana intruksi pertamanya kepada para menteri, Jaksa Agung,Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota, berbunyi: “Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif”. Tidak ada ketentuan batas-

batas dan aturan penciptaan iklim investasi, yang berarti juga buruh boleh diperkerjakan semena-mena.

Entah apa yang ada di dalam pikiran pemerintah saat itu sehingga menggantung nasib buruh. Hal ini tentu menguntungkan bagi para investor asing, termasuk juga pengusaha-pengusaha dalam negeri yang terciprat sistem swastanisasi ini. Tak heran pemerintah saat ini tidak memikirkan nasib buruh, mungkin karena para pejabat yang duduk di belakangnya adalah pengusaha yang pastinya menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dengan membayar buruh dengan murah. Pemerintahan saat ini sangat pro terhadap para pemilik modal atau pengusaha.

Dari 38 partai politik yan berlaga dalam Pemilu 2009 ini, terutama partai-partai besar, tidak ada satu pun partai yang mengeluarkan kebijakan pro buruh. Hanya partai kecil-lah yang berusaha mencari celah untuk meningkatkan taraf keidupan buruh. Kata “buruh” pun diberi pengertian yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Para elite politik dan para calon pemimpin negeri ini sepertinya sepakat mengatakan bahwa buruh adalah pekerja bangunan dan orang-orang yang bekerja di pabrik. Bila melihat dari kepemilikan modal, buruh adalah orang-orang yang pekerja kepada para pemilik modal, yakni kapitalis. Manager, kepala bagian, superviser, hingga pekerja pabrik termasuk ke dalam definisi buruh karena mereka tidak memiliki modal dan mereka hanya digaji saja.

Dalam masa pemerintahan SBY-JK ini, yang merasa gembira hanya PNS dan guru. Sepanjang empat tahun ini, 2005-2009, gaji PNS golongan terendah pun bertambah 2,5 kali lipat, dari Rp 674 ribu per bulan menjadi Rp `1.721 juta per bulan. Gaji guru pun ikuta naik menjadi Rp 2 juta per bulan. Selain itu, ada pula gaji ke-13 dan jaminan masa pensiun. Sayangnya kebijakan yang menguntungkan para pegawai negeri ini belum merambah pada kaum buruh. Seharusnya Upah Minimum Rata-Rata pun mengikuti gaji PNS golongan terendah yang sebebsar Rp 1.721 juta. Akan lebih baik lagi jika para buruh pun mendapatkan tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan pensiun. Tidak adanya pemotongan pajak pada buruh yang penghasilannya kurang dari Rp 5 juta per tahun mungkin memang meringankan para buruh. Namun, dengan begitu saja buruh masih tetap saja penghasilan buruh pabrik tak akan menyamai para pegawai negeri.



Tak ada salahnya jika pemerintah berusaha untuk menyamakan UMR buruh dengan PNS golongan terendah, serta memberikan berbagai tunjangan yang layak. Toh, yang membayarnya pun bukan pemerintah, melainkan pihak swasta. Pemerintah hanya takut jika diberlakukan kebijakan seperti itu, maka para investor asing akan lari tunggang langgang dari Indonesia dan membuat pendapatan negara berkurang. Lalu, buat apa investor asing masuk dan meningkatkan pendapatan negara, jika kesejahteraan buruh tidak pernah tercapai.

Selama ini belum ada perbaikan kondisi yang nyata bagi kehidupan para buruh. Tuntutan para buruh dari tahun ke tahun seakan dianggap angin lalu oleh pemerintah. Pemerintah bukannya tidak sadar bahwa demonstrasi para buruh mungkin akan mencapai puncaknya dan berubah menjadi anarkis. Pada tahun 2006 pun pemerintah telah bersiap-siap dengan disiagakannya 12.000 aparat kepolisian, 5.000 personel TNI, dan satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 4.000.

Sia-sia saja para buruh rutin datang ke Gedung DPR setiap tahun dengan membawa tuntutan yang serupa tapi tak sama. Kedatangan para buruh ini disikapi pemerintah dengan mempersiapkan aparat kepolisian dan TNI, bukan untuk didengarkan karena sebenarnya pemerintah sudah tahu apa yang menjadi keresahan para buruh, namun tak sanggup melakukan apa-apa. Tidak ada audiensi antara presiden dan para buruh ini.

Hal ini seperti penjajahan bentuk baru, penjajahnya adalah investor asing yang dibantu oleh pemerintah. Apa bedanya dengan Tanapaksa pada tahun 1870 dan kerja rodi pada Zaman Pendudukan Belanda yang diberlakukan sebagai pengganti pajak? Sejak dulu rakyat Indonesia sudah sangat terbiasa bekerja sebagai buruh dengan menerima berbagai ketidakadilan. Celakanya pemimpin yang mengerti kondisi ini dibuat tidak berkutik oleh pihak asing.

Demonstrasi sejak Orde Baru bergulir tidak pernah berguna dan buruh tidak menemui titik terang. Tuntutan yang itu-itu juga disuarakan tapi hanya dengkur yang keluar dari pemerintah. Tahun ini bisakah pemerintah mengeluarkan buruh dari nasib mereka yang seperti pekerja rodi dan dijajah para investor asing?

2 Comments Add yours

  1. Agus R says:

    saya setuju dengan konsep anda:”Tak ada salahnya jika pemerintah berusaha untuk menyamakan UMR buruh dengan PNS golongan terendah, serta memberikan berbagai tunjangan yang layak. Toh, yang membayarnya pun bukan pemerintah, melainkan pihak swasta. Pemerintah hanya takut jika diberlakukan kebijakan seperti itu, maka para investor asing akan lari tunggang langgang dari Indonesia dan membuat pendapatan negara berkurang. Lalu, buat apa investor asing masuk dan meningkatkan pendapatan negara, jika kesejahteraan buruh tidak pernah tercapai.”
    betul sekali, untuk apa negara mendapat pendapatan tingi tapi harus mengorbankan rakyat, karena tujuan pembangunan kan salah satunya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat

  2. elisabetyas says:

    Betul sekali Ma Agus. Presiden kita ini bener2 presiden penjaga citra, gampang ciut ditekan sana sini. Pengaplikasian SJSN juga gak jelas.

    Investor mw pada ke sini karena bisa mengeluarkan sedikit uang tapi dapet keuntungan besar. Ckckckck…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s