Saatnya Perempuan Bertindak Feminin dalam Politik, Bukan Maskulin

Gambaran perempuan sebagai juru damai bisa terlihat pada ibu-ibu di suku Madura dan Dayak. Mereka membuat forum Dara Arum yang dimaksudkan untuk memutus mata rantai dendam pada anak-anak mereka. Jika di suku mereka terjadi konflik, perempuanlah yang maju sebagai mediator yang menggagas perdamaian.

Citra seperti itulah yang semestinya melekat pada perempuan, yaitu tidak mudah terprovokasi, kritis, dan ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Masalahnya, tidak semua perempuan berperan demikian. Keikutsertaan perempuan di kancah politik masih menemui banyak batu sandungan, salah satunya isu yang sudah lama digembor-gemborkan, kesetaraan gender yang belum terwujud sepenuhnya.

Ketika kita berbicara tentang perbedaan gender ataupun persamaan gender, tidak bisa terlepas dari istilah feminisme dan maskulisme. Persoalan gender merupakan sebuah kesadaran tentang adanya ketidakadilan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maskulin selalu diidentikkan dengan pemikiran rasional dan independen, sedangkan feminisme dilekatkan pada hal-hal ketelitian dan kesabaran.

Pada zaman dulu setiap terjadi konflik, tak jarang perempuan menjadi korban. Simbol-simbol kewanitaan dilecehkan. Ada asumsi yang berlaku bahwa menaklukkan perempuan berarti penaklukan terhadap musuh. Perempuan seringkali tak berdaya menghadapi diskriminasi berupa penyiksaan ini.

Perbedaan kelamin ternyata bukan sekedar diklasifikasikan berdasarkan perbedaan biologis bahwa laki-laki diciptakan untuk bisa membuahi, sedangkan perempuan diciptakan memiliki rahim yang memungkinkan proses pembuahan terjadi. Kita mengenal pula jenis kelamin sosial, yakni yang mengatur bahwa perempuan harus mengurusi rumah tangga, membesarkan anak, dan tinggal di rumah. Perempuan selalu diletakkan di bawah laki-laki. Ruang publik tidak berlaku bagi perempuan. Bila ada seorang istri yang bekerja lebih aktif daripada suaminya, maka dianggap perempuan itu keterlaluan dan laki-laki tersebut tunduk kepada istrinya. Itulah yang disebut penilaian sosial terhadap perbedaan gender. Sejarah dunia menunjukkan bahwa secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarki sifatnya.

Tafsir agama pun bisa jadi salah kaprah mengenai pencitraan terhadap perempuan. Hal itu turut serta menjadikan status perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Ide kesetaraan gender dianggap lahir dari persepsi-persepsi yang tidak melibatkan campur tangan Allah di dalamnya sebagai pencipta manusia yang Maha Adil.Padahal tidak seperti itu. Perempuan tidak melupakan kodrat yang diberikan Allah padanya, justru perempuan menyadari perlunya sisi feminin yang mewarnai kehidupan masyarakat agar terjadi keseimbangan dalam hidup.

Untuk mengusahakan adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, berbagai aliran fenimisme pun muncul.  Salah satu alirannya adalah feminisme liberal. Akar pemikiran aliran ini adalah bahwa adanya kesetaraan rasionalitas dan kebebasan. Perempuan sudah mulai memasuki ruang-ruang publik, melakukan pekerjaan yang semula hanya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan juga menuntut adanya kesamaan hal untuk memperoleh pendidikan seperti laki-laki.

Di Indonesia, aliran feminisme liberal diaplikasikan dalam reformasi hukum yang berperspektif keadilan ke dalam kuota 30 persen perempuan yang duduk di bangku parlemen. Meski sudah dimasukkan ke dalam UU Pemilu, pada tahun 2004 perempuan yang duduk di parlemen hanya menembus angka 11,09 persen. UU No.10 Tahun 2008 pasal 214 yang mengatur hal ini pun medapatkan judicial review yang mulanya dicetuskan oleh seorang laki-laki, yakni Muhammad Sholeh, seorang caleg dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo.

Laki-laki merasa didiskriminasi dengan adanya aturan kuota 30 persen ini. Mereka iri pada usaha untuk menegakkan keadilan bagi perempuan. Padahal diskriminasi kepada perempuan selama berabad-abad selalu terjadi. Kuota 30 persen ini adalah salah satu usaha untuk merangsang perempuan agar aktif dalam kancah perpolitikan, bukan membatasi ruang gerak laki-laki. Dengan kembalinya peraturan suara terbanyaklah yang bisa menduduki bangku parlemen, keterwakilan perempuan pun terancam. Usaha meningkatan keterwakilan perempuan menjadi sangat  penting dalam memberikan keadilan bagi perempuan atas hak politiknya.

Mulanya berlaku zipper system yang mengharuskan minimal ada satu calon legislator (caleg) perempuan di antara du caleg laki-laki. Ingat, di sini masih calon, belum tentu para perempuan yang terpilih di DPR-RI  mencapai 30 persen. Artinya, meski sudah dibuat kuota 30 persen, perempuan yang duduk di parlemen sulit mencapai idealnya. Suara perempuan masih kurang terwakilkan. Penetapan suara terbanyak lagi-lagi menunjukkan hak politik perempuan dibatasi. Hal itu menunjukkan komitmen partai politik yang belum sensitif gender.

Kedudukan perempuan di bangku parlemen akan menentukan penentuan keputusan yang akan mewakili perempuan pada umumnya di Indonesia. Hanya saja, kuota 30 persen perempuan ini jangan dipaksakan. Jangan asal dimasukkan ke dalam jajaran caleg tanpa melihat potensi perempuan. Banyak parpol yang mengusung caleg perempuan yang berlatar belakang artis. Hal itu dilakukan hanya untuk membangkitkan popularitas parpol. Perempuan diidentikkan sebagai penarik perhatian, sungguh pengaplikasian yang merendahkan harkat perempuan.

Sebelum memasuki dunia perpolitikan, seharusnya perempuan diberi pendidikan politik. Perempuan memiliki keahlian tersendiri yang bisa diaplikasikan ke dalam perpolitikan. Pemerintah tidak bisa meletakkan perempuan untuk mengadopsi kekerasan, misalkan untuk aktif di militer. Di dalam politik harus ada ruang alternatif bagi perempuan. Perempuan bisa menjadi transformator konflik dan menjadi agen perdamaian.

Perempuan dalam politik bukan ingin menyamai laki-laki atau bahkan untuk merebut pekerjaan laki-laki yang selama ini dianggap memang harus berada di ruang publik. Hadirnya perempuan di bangku parlemen adalah sebagai penyeimbang akan keputusan-keputusan yang diambil nantinya. Ada bidang di pemerintahan yang memang baik dan cocok jika diurusi perempuan atau sebaliknya. Ada juga bidang yang netral, yang memungkinkan laki-laki maupun perempuan untuk mengurusinya.

Perbedaan tugas yang diemban laki-laki dan perempuan hanya berlaku di rumah, bukan di tingkat pemerintahan (kecuali militer). Tidak perlulah laki-laki merasa terancam dengan jumlah kuota 30 persen di parlemen. Apa yang harus dikhawatirkan? Jangan hanya mengangkat isu diskriminasi terhadap laki-laki sebab itu omong kosong. Perempuan sudah terlalu lama dan terlalu terbiasa dengan adanya diskrimasi. Bentuk diskriminasi pun berbeda-beda, dalam hal politik, perempuan dianggap tidak bisa terjun di dalamnya karena dikategorikan sebagai dunia yang keras. Perempuan bisa menyamai kepandaian berpikir yang selama ini melekat pada laki-laki, bahkan perempuan bisa berpikir lebih luwes dalam mengatasi masalah ala perempuan. Kombinasi perempuan dan laki-laki dalam merembukkan jalan keluar bagi suatu masalah sangat diperlukan agar tidak berat sebelah nantinya.

Jangan sampai perempuan yang duduk di bangku parlemen adalah perempuan yang tidak feminis—yang tidak memperjuangkan hak perempuan—tapi malah perempuan yang memiliki paham secara maskulinisme. Saat ini kebanyakan laki-laki dan perempuan sama-sama berpikir secara maskulin. Lalu apa bedanya? Seseorang berpikir secara maskulin karena sistem masyarakat sudah menganut paham patriarki.

Kita ambil contoh Megawati, presiden perempuan pertama Indonesia. Meski dia perempuan, kebijakan yang dikeluarkan Megawati sangat maskulin. Megawati menjadi gambar perempuan yang belum bisa menonjolkan sisi feminisme, yaitu menjadi tranformator politik dan juru damai. Kata “damai” pada pemerintahan Megawati masih sulit terengkuh, apalagi dengan adanya status Daerah Operasi Militer (DOM) yang diberlakukan di Aceh. Itu bukan sifat perempuan. Bukan hanya Megawati, masih banyak perempuan yang duduk di jajaran kabinet atau parlemen yang sama sekali tidal memikirkan perempuan atau justru semakin melemahkan posisi perempuan.

Di dalam DPR-RI nantinya kita mengharapkan hadir perempuan yang mampu berpikir dan bertindak secara  feminin. Perempuan jangan mau hanya menerima didikan maskulin yang selama ini terkesan ditanamkan. Apalah bedanya ada perempuan atau tidak di kursi parlemen jika semuanya menganut pemikiran maskulin?  Selama ini kita merasakan kebijakan, peraturan, dan keputusan yang berkiblat pada pola pikir laki-laki. Saatnya perempuan berkontribusi untuk terciptanya kehidupan yang seimbang di negeri ini.

23 Maret 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s