SISTEM PERS LIBERTARIAN

Sistem pers libertarian dipraktikkan di Inggris setelah tahun 1668, kemudian menyeberang ke Amerika Serikat, bahkan ke seluruh dunia. Teori ini muncul setelah adanya perubahan besar dalam pemikiran masyarakat Barat yang dikenal sebagai masa pencerahan (enlightment). Teoeri libertarian merupakan kebalikan dari teori otoriter karena berasal dari falsafah umum rasionalisme dan hak alam, serta karya Milton, Lock, dan Mill.

Ketika kebebasan politik, agama, dan ekonomi semakin tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya pencerahan, maka tumbuh pula tuntutan akan perlunya kebebasan pers. Dalam saat itulah libertarian theory pun muncul. Teori pers bebas ini mencapai puncaknya pada abad ke-19. Dalam teori ini manusi dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antarayang benar dan tidak benar. Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran, dan bukan sebagai pemerintah. Jadi, tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintah berkembang berdasarkan teori ini.

Sebutan terhadap pers sebagai “The Fourth Estate” atau Kekuasaan Keempat setelah eksekutif, legislative, dan yudukatif pun menjadi umum diterima dalam teori pers libertarian. Oleh karenanya, pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Dalam upaya mencari kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan sehingga yang benar dan dapt dipercaya akan bertahan, sedang sebaliknya akan lenyap.

Asumsi dasar teori libertarian adalah manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh rasio atau akalnya. Manusia memunyai hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensinya apabila diberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat.

Dalam hubungannya dengan kebebasa pers, teori libertarian beranggapan bahwa pers  harus memunyai kebebasam yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam usahanya mencari kebenaran. Manusia memerlukan kebebasan untuk memeroleh informasi dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima ketika itu apabila disampaikan melalui pers.

Pihak yang berhak menggunakan media massa dalam teori libertarian adalah siapa pun yang memunyai sarana ekonomi. Para pemilik medianya pada umumnya adalah swasta.

Tujuan dan fungsi media massa menurut paham liberalisme adalah member penerangan, menghibur, menjual, namun yang terutama adalah menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah serta untuk mengecek atau megontrol pemerintah.

Media dilarang menyiarkan nama baik atau penghinaan, menampilkan pornografi, tidak sopan, dan melawan pemerintah. Bila dilanggar, maka akan diproses melalui pengadilan.

2.1 Kehidupan Pers Zaman Libertarian

  • Di Indonesia tahun 1950-1959

Pada tahun-tahun setelah proklamasi kemerdekaan, 1945, kita menikmati masa bulan madu. Di Jakarta dan di berbagai kota, bermunculan suratkabar baru. Pada masa ini, pers nasional bisa disebut menunjukkan jati dirinya sebagai pers perjuangan. Orientasi mereka hanya pada bagaimana mengamankan dan mengisi kemerdekaan. Bagi pers saat itu, tak ada tugas yang paling mulia kecuali mengibarkan bendera merah-putih setinggi-tingginya.

Pada saat-saat revolusi fisik itu pers Indonesia memunyai fungsi yang khas. Hasil karya para wartawan bukan lagi bermanfaat bagi konsumsi pembaca di daerah pedalaman, tetapi juga berguna bagi prajurit-prajurit dan laskar-laskar yang berjuang di front. Berita-berita yang dibuat wartawan bukan saja mengobarkan semangat berjuang membela kebenaran, tetapi sekaligus sebagai alat pemukul terhadap hasutan-hasutan pihak Belanda yang disiarkan melalui berbagai media massa.

Lima tahun kemudian, atau mulai 1950, pers Indonesia tergoda dan hanyut dalam dunia politik praktis. Mereka lebih banyak memerankan diri sebagai corong atau terompet partai-partai politik besar. Inilah yang disebut era pers partisipan. Artinya, pers dengan sadar memilih untuk menjadi juru bicara sekaligus berperilaku seperti paratai politil yang disukai dan didukungnya. Kebebasan pers,di sini diartikan sebagai bebas untuk memilih salah satu partai politik sebagai induk semang dan buka bebas untuk meliput dan melaporkan apa saja yang harus dan ingin diketahui masyaraakt luas. Dalam era ini pers Indonesia terjebak dalam pola sektarian. Secara filosofis, pers tidak lagi mengabdi kepada kebenaran untuk rakyat, melainkan kepada kemenangan untuk para pejabat partai.

Pada waktu itu, antara tahun 1950, yakni waktu pengakuan kedaulatan sampai 1959, muncul doktrin Demokrasi Terpimpin yang kemudian disusul dengan ajaran Manipol Usdek, kebebasan pers banyak digunakan untuk saling mencaci maki dan memfitnah lawan politik dengan tujuan agar lawannya itu jatuh namanya dalam pandangan khalayak.

Era pers partisan ternyata tidak berlangsung lama. Sejak Dekrit Presiden 1 Juli 1959, pers nasional memasuki masa gelap gulita. Setiap perusahaan pers diwajibkan memiliki Surat Ijin Terbit (SIT). Bahka menurut seorang pakar pers, 1 Oktober 1958 dapat dikatakan sebagai tanggal kematian pers Indonesia. Pada tanggal inilah, Penguasa Darurat Perang Daerah (Paperda) Jakarta Raya, menetapkan batas akhir pendaftaran bagi seluruh penerbitan pers untuk mendapatkan Surat Ijin Terbit (SIT).

Lebih parah lagi, ketika setiap surat kabar diwajibkan menginduk (berafiliasi) pada organisasi politik atau organisasi massa. Akibat kebijakan ini, tidak kurang dari 80 surat kabar pada waktu itu dimiliki oleh partai politik dan organisasi massa. Baru beberapa bulan peraturan itu berjalan, kemudian lahir praturan baru yang mempersempit ruang gerak para wartawan yang hendak mengeluarkan pikiran dan pendapatnya. Klimaksnya adalah pemberontakan G30S/PKI. Gerakan ini berhasil ditumpas rakyat bersama TNI dan mahasiswa.

2.2 Pers yang Muncul

Pada tahun 1945 di Jakarta terbit harian Asia Raya, yang memang diterbitkan pada zaman Jepang. Baru pada tanggal 1 Oktober 1945 terbit harian Merdeka sebagai hasil usaha kaum buruh de Unie yang berhasil menguasai percetakan.

Di kota-kota lain bermunculan koran-koran baru. Di Yogyakarta terbit Kedaulatan Rakyat (bekas Sinar Matahari), di Bandung Soeara Merdeka (bekas Tjahaya), si Surabaya terbit Suara Rakyat (bekas Suata Asia), dan di Semarang Warta Indonesia (bekas Sinar Baru) pun muncul.

Sejak tahun 1950, partai politik besar memunyai surat kabar sebagai pembawa suaranya masing-masing. Masjumi memunyai Harapan Abadi, PNI memiliki Suluh Indonesia. Partai Nahdatul Ulama diwakili oleh Duta Masyarakat. Dan terompet PKI adalh Harian Rakyat. Sedangkan pembawa suara Partai Sosialis Indonesia  adalah harian Pedoman.

2.3 Peraturan

  • Undang-Undang yang Dibuat Pada Zaman Libertarian di Indonesia

Pada tanggal 30 Desember 1949 Kerajaan Belanda dengan resmi mengakui kedaulatan RI atas seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat. Pada tanggal 1 Januari 1950 berlakulah UUD RIS, tetapi pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dibubarkan, dan Indonesia menjadi Republik Kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara.

Pada tahun-tahun antara 1955-1958 dalam sejarah pers Indonesia belum terjadi pertarungan yang sedemikian hebatnya untuk mempertahankan kemerdekaan pers. Pada waktu itu dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1954, telah dicabut presbreidel-ordonantie 1931 atas pertimbangan bahwa ordonantie tersebut bertentangan dengan pasal 19 jo. 33 UUD Sementara RI. Akan tetapi dengan mempergunakan pasal-pasal Reglemen SOB (Staat van Oorlog en Beleg) ciptaan penjajahan Belanda, penguasa masih dapat bertindak terhadap pers. Banyak surat kabar yang dibreidel, banyak pula wartawan yang ditangkap dan ditahan.

Pada tanggal 1 Oktober 1958 Paperda (Penguasa Perang Daerah)  mewajibkan semua surat kabar dan majalah memiliki SIT. Sesudah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, pihak penguasa berturut-turut mengeluarkan peraturan untuk mengetatkan pengawasan terhadap pers. Persyaratan untuk mendapatkan SIT diperkeras. Semua penerbit pada tahun 1960 diwajibkan lagi mengajukan permohonan SIT. Pada bagian bawah formulir perizinan SIT itu tercantum 19 pasal persyaratan yang mengandung janji penanggung jawan surat kabar tersebut jika diberi SIT, maka ia akan mendukung Manipol Usdek dan akan mematuhi pedoman-pedoman yang telah dan akan dikeluarkan penguasa.

Beberapa bulan kemudian, mucul peraturan baru. Pada waktu itu pihak penguasa, Departemen Penerangan megeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa surat kabar atau majalah harus didukung oleh satu partai politik atau tiga organisasi massa. Dan surat kabar daerah yang semula masih dibenarkan memakai nama berbeda, dengan organ resmi harus berafiliasi dengan nama organnya di Jakarta. Jadi, Trompet Massa di Medan harus berafiliasi dengan Sinar Harapan menjadi Sinar Harapan Edisi Sumatera Utara dengan huruf yang sama.

Tahun 1966 bagi sejarah pers Indonesia merupakan tahun penting karena pada tahun itulah dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Memang setiap dictum dari suatu undang-undang bisa saja menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, tetapi dengan adanya undang-undang setidaknya ada suatu pegangan untuk bertindak dan mengambil keputusan ketimbang tidak ada  undang-undang sama sekali.

2.4 Kehidupan Wartawan

  • Wartawan Indonesia pada Zaman Libertarian

Akibat peraturan afiliasi tadi, dapa dibayangkan corak pers Indonesia saat itu. Ruang gerak para wartawan dipersempit, keterampilan dikekang, dan daya pikir ditahan.

Semuanya itu mneguntungkan PKI dalam usahanya mematangkan suasana pada waktu mana wartawan-wartawan giat menjalankan apa yang mereka namakan “ofensif revolusioner di segala bidang”. Hal ini mereka jalankan melalui media massa yang hampir seluruhnya mereka kuasai. Kantor Berita Antara yang merupakan potensi yang vital telah mereka kuasai sehingga dalam segi pemberitaan sangat menguntungkan mereka.

Bahwa wartawan-wartawan komunis tahu benar betapa vitalnya suatu kantor berita. Mereka dengan segala daya berusaha meniadakan Pusat Pemberitaan Angkatan Bersenjata (PAB). Akan tetapi usaha mereka ini gagal.

Pembaharuan SIT juga berdampak buruk bagi wartawan. Sejumlah surat kabar telah menghentikan penerbitannya, di antaranya Harian Abadi. Demikian pula dihentikan penerbitan Harian Pedoman, Nusantara, Kengpo, Pos Indonesia, dan lain-lain.

Klimaks kegiata PKI dengan segala aparatnya berbentuk pemberontakan yang dilancarkan pada 1 Oktober 1965 dengan menyandang nama G30S/PKI. Gerakan ini berhasil ditumpas oleh rakyat bersama ABRI dan mahasiswa.

Politik berubah, pers pun berubah, dengan sendirinya jurnalistiknya berubah. Akibat punahnya Orde Lama diganti Orde Baru, hilanhlah pula Harian Rakyat, Bintang Timur, Warta Bhakti, dan suratkabar komunis lainnya. Muncullah Harian Kami, API, Tri Sakti, dan lain-lain yang diterbitkan oleh para mahasiswa.

Kembalilah pers Indonesia menghirup alam bebas, tetapi bukan bebas ukurans seperti bebasnya pers liberal, melainkan bebas tanggung jawab pribadi, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab nasional.

2.5 Materi atau Kasus yang Menonjol

  • Ø “Peristiwa 17 Oktober” 1952

Kasus ini dianggap penting karena kasus ini merupakan kasus pertama penyalahgunaan sistem pers liberal tahun 1950-an. Kasus ini bermula dari Markas Besar Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Angkatan Darat merasa tidak senang dengan perdebatan yang terjadi di DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara). Perdebatan tersebut mengenai masalah-masalah ketentaraan. Puncak peristiwa tersebut terjadi ketika Mosi Manai Sophiaan (PNI) diterima.

Mosi tersebut bertujuan menyelidiki keadaan dalam ABRI umumnya dan Angkatan Darat khususnya, secara lebih seksama. Pada 17 Oktober 1952 terjadi pengobrak-abrikan gedung DPRS, sementara itu istana dikelilingi oleh pasukan yang mengarahkan meriam ke istana.

Oleh karena kejadian tersebut, terjadi polemik serius dan intens di kalangan pers. Terjadi pro dan kontra terhadap peristiwa tersebut. Bahkan menurut Soebagijo I.N. dalam buku PWI Jaya di Arena Masa, polemik yang terjadi berubah menjadi caci-maki bersifat pribadi yang bisa dianggap ekses kebebasan pers pada saat itu.

  • Ø “Peristiwa Asa Bafagih”

21 Agustus 1952

Asa Bafagih yang merupakan Pemimpin Redaksi harian Pemandangan, menyebarkan berita berjudul ”Rentjana Gadji Baru untuk Pegawai Negeri. Minimum Rp 135,- dan Maksimum Rp 2700,-”. Berita tersebut berasal dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Dengan kata lain, harian Pemandangan menggunakan hak tolak dengan melindungi sumber berita yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pada 7 Oktober 1952, Asa Bafagih dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Pemeriksaan tersebut dikarenakan pengaduan Sekretaris Kementerian Urusan Pegawai yang menyatakan bahwa  berita tersebut membocorkan rahasia negara. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik PWI, Asa Bafagih tetap melindungi sumber informasinya dengan tidak mau menyebutkan namanya.

18 Maret 1953

Pemimpin Redaksi harian Pemandangan, Asa Bafagih kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait pemberitaan yang kembali dianggap membocorkan rahasia negara. Berita tersebut berjudul ”21 Perusahaan Industri di mana Mengetahui Menurut Rentjana Modal Asing Baru, Dapat Diusahakan”

Kalimat itulah yang menjadi judul berita utama surat kabar Pemandangan Nomor 142 Tahun 20 yang terbit pada Rabu, 18 Maret 1953. Pemandangan mengatakan bahwa berita tersebut ditulis oleh “koresponden kita sendiri”. Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia berniat membuka keran penanaman modal asing di 21 sektor industri. Harian Pemandangan, di antaranya menyebutkan, perusahaan makanan-minuman kaleng-botol sampai industri farmasi serta pabrik mobil dan traktor. Pemandangan menuliskan berita tersebut didapat dari “kalangan yang mengetahui”.

Asa Bafagih pun kemudian diperiksa. Penyebab pemeriksaan Asa adalah surat dari Perdana Menteri Wilopo yang meminta Jaksa Agung memeriksa Asa, karena berita tersebut dianggap sebagai delik pers. Sekali lagi Asa Bafagih menggunakan hak tolak karena sumber yang memberikan informasi yang dimaksud meminta agar identitasnya dirahasiakan.

”Tuduhan itu sangat berat, terutama karena datangnya dari Perdana Menteri sendiri,” kata Asa Bafagih seperti yang dikutip dari harian Pemandangan. Proses hukum kasus itu rupanya berlarut-larut. Asa Bafagih dipaksa bolak-balik ke Kejaksaan Agung sepanjang 1952-1953.

Pengurus Pusat PWI kemudian mengeluarkan petisi yang salah satunya berisi tuntutan agar penuntutan kasus Asa Bafagih dihentikan.Selain mengeluarkan petisi yang ditujukan ke Jaksa Agung, Pengurus Pusat PWI juga meminta Dewan Kehormatan PWI memberikan sikap atas kasus yang dihadapi oleh Asa Bafagih.

Dewan Kehormatan PWI menimbang peristiwa tersebut pada 8 Agustus 1953. Kemudian Wakil Dewan Kehormatan PWI Mr. Moh. Natsir dan Roeslan Abdulgani sebagai anggota menyatakan supaya diadakan peninjauan kembali terhadap apa yang dimaksud pemerintah dengan ”rahasia negara” dalam kasus ini.

Mengenai hak ingkar, walaupun pemerintah belum mengakui kode etik secara formal, sikap Asa telah diakui oleh kode etik. Seharusnya diambil kebijaksanaan dalam perkara ini sesuai tuntutan PWI Kring Jakarta. Selain itu, Natsir dan Roeslan memperingatkan pemerintah bahwa tuntutan tersebut dapat meregangkan hubungan pemerintah dengan pers. Dewan Kehormatan PWI dalam simpulannya mengingatkan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya, sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan kode etik.

5 Comments Add yours

  1. amal says:

    sis, punya data mengenai sistem pers negara liberal ?
    kalau punya tolong informasikan ke

    bengkelwira@yahoo.com

    trims sis, buat bahan skripsi nich😀

  2. genetic says:

    terimakasih infonya🙂

  3. Cinonot says:

    Ijin copas sis buat tugas kuliah komunikasi massa hhi…

    1. elisabetyas says:

      Jangan asal copas. Saya percaya tugas kuliah lebih baik dikerjakan atas dasar berbagai literatur, terutama dari buku yang tercetak.🙂

  4. reza hoa says:

    setuju dengan pendapatnya elisabetyas (y)🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s