RUU Rahasia Negara, “Pembalasan Dendam” atau “Pembatasan”?

Apa perubahan yang paling nyata setelah berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi? Tentu saja kebebasan pers. Pers Indonesia seperti menghirup udara baru setelah sekian lama berada dalam pengekangan. Dalam perjalanannya sepuluh tahun ini, pers mencoba untuk benar-benar menjalankan fungsinya sebagai the fourth estate, yaitu sebagai controller atas pemerintahan.

Dengan sebaik-baiknya pers berusaha untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (to know) dan sekaligus haknya sendiri untuk menginformasikan (to inform). Pers juga berusaha untuk menjadi penyambung lidah dari masyarakat kepada pemerintah dalam rangka pengaplikasian demokrasi di negeri ini. Jajaran pejabat pemerintahan pun harus semakin terbuka dalam setiap langkah yang mereka ambil ataupun kebijakan yang mereka buat.

Berbicara mengenai pers yang kebablasan, sedikit-banyak hal itu juga meresahkan masyarakat. Pers sangat mungkin membentuk dan menggiring opini publik sesuai dengan apa yang arahan media massa. Terkadang pers juga kurang dewasa dalam mempengaruhi opini publik. Contohnya saja, pemberitaan yang berlebihan tentang cuplikan Tari Pendet yang ada dalam iklan pariwisata Malaysia. Pemberitaan yang berkembang lama-kelamaan menjadi hasutan yang membangkitkan rasa benci. Pihak Malaysia pun bukan tidak mungkin pasti akan memperhatikan pemberitaan tersebut. Apa jadinya jika sinisme dan perang yang terbentuk dari pemberitaan tersebut? Bukankah itu termasuk salah satu jenis menjaga keamanan negara?

Rupa-rupanya kebebasan pers dalam memberitakan serba-serbi tentang pemerintah dan institusi-institusinya sedikit “mengusik” para petinggi negara tersebut. Tak jarang dalam pembuatan kebijakan, masyarakat pun ikut ambil bagian dalam memberikan pendapat melalui lembaga-lembaga independen. Kasus korupsi, anggaran dana negara, dan penggelapan uang pun menjadi salah satu sorotan favorit pers. Mungkin karena kebebasan pers yang oleh beberapa pihak dianggap “kebablasan” itulah yang membuat pemerintah terkesan ingin membatasi ruang gerak pers dengan dibuatnya RUU Rahasia Negara.

RUU Rahasia Negara terkesan dibuat hanya untuk ajang “balas dendam” bagi pers. Sebagian besar fraksi di DPR menyepakati rumusan pemerintah yang menginginkan rahasia negara terdiri dari tiga hal, yakni informasi, benda, dan aktivitas. Sepertinya ada ketakutan tersendiri dalam diri pemerintah bahwa kebijakannya akan dicampuri terlalu banyak pihak.

Definisi Rahasia Negara pun masih rancu dalam RUU tersebut. Tidak ada jaminan kebebasan pers dalam aturan tersebut. Hal itu terdapat pada Pasal 1 Ayat 9 menyatakan “pembuat rahasia negara adalah setiap lembaga negara yang membuat atau merumuskan rahasia negara”. Setiap institusi yang bernaung di bawah pemerintahan bisa menetapkan status “rahasia negara”. Bukan tidak mungkin bahwa dengan adanya RUU ini, justru yang terjadi adalah adanya perlindungan bagi skandal yang dilakukan orang-orang di dalam institusi tersebut.

Pemerintah ingin memberi jaminan agar informasi rahasia negara ini tidak mudah bocor ke tangan pihak lain. Namun, pertanyaannya adalah mengapa pemerintah tidak membuat saja teknologi dan sistem yang bisa melindungi rahasia tersebut, malah menyasar pemberian hukuman bagi pembocor rahasia daripada pihak pengelolanya sendiri. Jika dalam pemberlakuan RUU nantinya tidak turut dibentuk pula badan pengawas khusus, yang akan terjadi justru penyelewengan kewenangan oleh para pejabat negara dan institusi pemerintah.

Lagipula, janganlah pembentukan undang-undang ini berbenturan dengan undang-undang lainnya yang memang sudah mengatur tentang rahasia negara. Contohnya saja, pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 sudah ada aturan tentang kerahasiaan negara.

Hal yang memberatkan insan pers adalah adanya pasal 49 dalam RUU tersebut yang berisi tentang sanksi terhadap korporasi termasuk perusahaan media massa jika membocorkan rahasia negara. Sanksinya bisa berupa penetapan di bawah pengawasan, pembekuan perusahaan, dan pencabutan izin alias pembredelan.

Kelakuan presiden beberapa waktu lalu pasca meledaknya hotel Ritz Charlton dan JW Marriot tidak menunjukkan sikap ingin melindungi rahasia negara. Padahal dalam pasal 1 ayat 1 RUU Rahasia Negara menyebutkan, “seluruh informasi, benda atau aktivitas yang secara resmi oleh presiden dinyatakan perlu dirahasiakan, dan jika dimiliki oleh orang lain dapat mengancam kedaulatan negara, dapat dikategorikan rahasia negara”.

Jika memang ada rahasia negara yang harus dilindungi, tak perlulah membuat undang-undang yang bisa membatasi ruang gerak pers. Belum lagi, beberapa pasal terlihat menguntungkan pihak pemerintah dan lembaga pemerintahan. Bukan hal baru jika pejabat negeri ini sering menyalahgunakan pasal tertentu untuk melakukan pembenaran diri.

Ada baiknya kita belajar dari para pemimpin masa lalu yang benar-benar memiliki rasa nasionalisme tinggi. Bung Hatta pernah berkata, “Janganlah rakyat mengetahui kesusahan kita, namun beritahukan jika kita sudah merdeka!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s