SERIKAT BURUH DESAK PEMERINTAH HENTIKAN ACFTA*

Jakarta, 28/1 (ANTARA)-Sebanyak 27 serikat buruh dan pekerja meminta pemerintah untuk menghentikan  pemberlakuan  ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), karena akan menghancurkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan berdampak akan terjadinya PHK besar-besaran.

Tuntutan tentang penghentian kesepekatan ACFTA itu berlangsung dalam unjuk rasa yang diikuti sekitar dua ribu demomstran dalam rangka memperingati 100 hari kerja pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyon-Wapres Boediono di halaman gedung MPR/DPR Jakarta, Kamis.

“Yang kena imbas langsung, ya, kita para buruh. Pasti akan ada PHK besar-besaran akibat matinya industri kecil nasional,”  kata Kepala Bagian Hubungan Internasional Serikat Pekerja Nasional (SPN), Indrayana, di sela-sela berjalannya demonstrasi.

Menurut Ketua DPD SPN Banten Pramuji Hari, sektor-sektor industri nasional akan terkena imbas buruk akibat pemberlakuan ACFTA. Sektor-sektor tersebut melingkupi usaha padat karya, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, kimia, baja, dan mainan anak-anak.

“SPN di daerah-daerah sudah menolak ACFTA ini. Kami juga sudah mendapatkan dukungan dari DPRD Jatim dan DPRD Jabar,” kata Pramuji.

Indrayana mengungkapkan, tidak ada negara yang akan tahan berhadapan dengan China dalam hal perdagangan bebas. Indonesia pun diramalkannya tidak akan bisa menghadapi pasar bebas China.

“Para pegusaha UKM dan buruh merasa terkejut dan tidak siap dengan penerapan ACFTA ini,” tutur Indrayana.

Desak Masuki Gedung MPR-DPR

Dalam usaha mereka untuk mendesak pencabutan ACFTA, SPN dan organisasi buruh lainnya menuntut untuk masuki Gedung MPR/DPR. Mereka meminta agar diadakan diskusi antara wakil massa dan anggota DPR.

“Kami menuntut sebanyak 100 orang agar bisa masuk ke Gedung DPR,” tambah Pramuji.

Desakan untuk memasuki gedung dewan tersebut ditanggapi dengan orasi dari beberapa anggota Komisi IX DPR. Mereka di antaranya Ketua Komisi IX Ribka Ciptaning, Rieke Diah Pitaloka, dan Okky Asokawati.

Dalam orasi itu, Ribka Ciptaning menyerukan agar persatuan buruh tidak terpecah-belah. Para buruh tak perlu takut lagi akan adanya PHK di  masa-masa mendatang.

“Menteri Perdagangan dan Menteri Industri harus memikirkan perekonomian nasional. Suruh mereka buat pernyataan tentang hal itu,” kata Ribka Ciptaning.

Okky Asokawati meyakinkan para demonstran bahwa dirinya akan terus berjuang untuk buruh, apalagi buruh perempuan.

Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka pun menyerukan kesetujuannya dengan tuntutan para demonstran bahwa penguasa saat ini lebih memihak industri asing daripada industri dalam negeri.

“Anti-nekolib dan anti-nekolim harus dihapuskan. Saya memang anggota dewan, tapi saya tetap sehati dengan rakyat,” kata Rieke.

Setelah perwakilan Komisi IX selesai memberikan orasi, sebanyak 50 perwakilan dari berbagai serikat buruh diperbolehkan memasuki Gedung MPR/DPR untuk berdiskusi dengan anggota dewan.

Mereka direncanakan akan bertemu dengan anggota Komisi III, Komisi VI, dan Komisi IX. Sekitar pukul 13.00, setelah perwakilan memasuki Gedung MPR/DPR, massa berangsur-angsur membubarkan diri.

*) Dipublikasikan oleh LKBN Antara pada pukul 16:39:58

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s