MAFIA PERADILAN BERDAMPAK FATAL PADA PENYELENGGARAAN NEGARA

Jakarta, 17/2 (ANTARA)-Beberapa pakar hukum, dalam Diskusi Publik “Akar-akar Mafia Peradilan” mengatakan, mafia peradilan sudah membudaya dan akan sulit diberantas hingga ke akarnya, bahkan bisa berdampak fatal terhadap penyelenggaraan negara.

“Praktik mafia peradilan ini akan berdampak fatal pada penyelenggaraan negara. Kalau keadilan tidak ditegakkan, maka akan menimbulkan kebencian pada negara sendiri.Dan itulah penyebab munculnya gerakan separatis,” tutur Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan betapa rakyat sudah tidak bisa mempercayai hakim dan jaksa lagi. Ketidakadilan sering terjadi pada rakyat. Itu pula yang menjadi cikal bakal kehancuran negara ini bila mafia peradilan dibiarkan saja.

“Kondisi penegakan hukum yang buruk di negara kita juga merupakan cerminan dari kondisi politik. Kita pernah hidup dalam kondisi politik yang baik pada tahun 50`an. Dan sekarang kita merindukan hal itu,” imbuh Mahfud MD.

Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial Basyro Muqoddas yang hadir dalam diskusi tersebut menambahkan, akar-akar mafia peradilan itu bisa ditemukan sejak 25 tahun yang lalu. Hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan pemilik modal merupakan unsur-unsur mafia peradilan.

“Hal ini sudah sedemikian sistemik dan terjadi dalam lembaga lintas lini dan lintas sektor,” kata Basyro Muqoddas.

Menanggapi Mahfud MD dan Basyro Muqoddas, Sekretaris Komisi Hukum Nasional Mardjono Reksodiputro mengatakan, budaya mafia peradilan kini telah menjadi tradisi, diturunkan dari geneasi satu ke generasi berikutnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sepaham dengan Basyro Muqoddas tentang mafia peradilan yang sudah membudaya. Mengutip pendapat Bung Hatta, Mahfud mengatakan, mafia peradilan yang sudah menjadi budaya tersebut sulit untuk diberantas. Setidaknya membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memulihkan keadaan tersebut.

“Kita analogikan dengan ikan busuk. Asal mulanya yang bikin busuk itu kepalanya, maka potong saja kepalanya. Seperti itulah di pengadilan juga semestinya, copot saja kepala di pengadilan, ganti yang baru,” pungkas Mardjono Reksodiputro.

Sebagai tanggapan atas Marjono, Sekretaris Satgas Mafia Hukum, Denny Indrayana mengungkapkan analogi lain yang lebih cocok menggambarkan masalah mafia peradilan.

Ia mengatakan praktik mafia peradilan itu layaknya penyakit kanker. Pranata hukum harus mencabut hingga ke akarnya, baru penegakan hukum di negara ini bisa sembuh.

“Tapi, organ tubuh yang menderita penyakit kanker kan tidak bisa langsung dipotong. Apabila kanker itu ada di organ vital, seperti jantung, apakah jantungnya harus dipotong,” tutur Denny Indrayana.

Sementara itu, bentuk “dagangan”, kata Mahfud MD, yang biasa diperjual-belikan oleh pranata-pranata hukum bisa berupa pengaburan fakta hukum , pengaburan kasus, dan jual-beli pasal.

Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Puspo Adji yang menghadiri diskusi tersebut menambahkan, kewenangan sangat mudah untuk diperdagangkan. Hal itu terjadi juga terjadi di kejaksaan sebab kewenangan eksekusi ada di tangan kejaksaan.

“Maka penghentian mafia peradilan bisa dilaksanakan mulai dari polisi dan kejaksaan,” kata Puspo Adji. (ant)

One Comment Add yours

  1. kusnan says:

    betul….akan lebih parah lagi klo tidak segera diberantas…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s