KAPOLRI BAMBANG HENDARSO: PPNS YANG BERWENANG TANGANI KASUS PAJAK

Kapolri Bambang Hendarso Danuri

Jakarta, 23/2-Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki otoritas untuk melakukan penyidikan dalam kasus perpajakan, sedangkan Polri hanya melakukan bantuan pengamanan dalam konteks permintaan bantuan.

“Kalau ada permintaan bantuan untuk mencekal, maka Polri akan memberikannya,” kata Bambang Hendarso Danuri, seusai Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, di Jakarta, Selasa.

Jika PPNS menemukan kesulitan dalam menangani kasus perpajakan, kata Bambang Hendarso, Polri siap untuk memberikan kontribusi. Jika tidak ada pemintaan, maka Polri pun tidak memunyai kewenangan untuk melakukan pengusutan. Semua sudah diatur dalam Undang-Undang.

Pernyataan Kapolri itu menyusul pertanyaan sebagian besar anggota Komisi III mengenai siapa yang berwenang untuk mengusut kasus pengemplangan pajak, antara PPNS atau Polri.

Sementara itu, Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menanyakan apakah penanganan kasus pajak oleh Polri berdasarkan apa yang dipesankan Presiden.

“Sebab beberapa waktu lalu, Presiden bicara dengan Kapolri agar menindak kasus pajak. Apakah ada ‘bisik-bisik’ dari Presiden agar Kapolri mengusut kasus tertentu?” kata Martin Hutabarat.

Menurut Martin Hutabarat, pernyataan Presiden tersebut hanya bersifat normatif, yang artinya mungkin hanya sekedar berpesan saja. Namun, Martin mempertanyakan mengapa Polri menjadi gencar setelah adanya pesan Presiden tersebut.

“Tidak benar. Tidak ada bisik-bisik dari presiden. Bapak Presiden tidak memerintahkan kepada saya menangkap siapa pun,” tukas Bambang Hendarso, menjawab tudingan Martin Hutabarat itu.

Dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri, sebagian besar anggota Komisi III DPR  mendesak agar Polri menindak para pengemplang pajak, dan berpesan agar Polri tidak menjadi alat politik pihak manapun dalam menangani masalah pajak.

“Terus tindak pengemplang pajak. Pengawasan harus dilakukan pada siapa saja, jangan pandang ini-itu. Kalau perlu masuk bui, masukkan saja,” kata Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul.

Menurut Ruhut Sitompul, Polri memiliki kewenangan untuk mengusut kasus pengemplangan pajak. Mekanisme kepolisian berkaitan dengan ekonomi, maka polisi boleh menyelidiki kasus ekonomi.

Sementara itu, Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menambahkan, ada dana sebesar Rp1.000 triliun yang digelapkan oleh pengemplang pajak.

“Semestinya kasus pajak jangan dijadikan instrumen politik di mana politisi ikut serta menakutinya,” tutur Bambang Soesatyo.

Para pengusaha, kata Bambang, saat ini merasa takut mendengar istilah “pengemplang pajak”. Banyak pengusaha yang keberatan dengan penggunaan istilah tersebut. Banyak pengusaha yang “lari” karena dianggap sebagai pengemplang pajak.

Senada dengan Ruhut Sitompul dan Bambang Soesatyo, Didi Irawadi Syamsudiin mengatakan bahwa saat ini banyak dugaan kasus manipulasi pajak mencuat. Ia berpesan, Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS) mengambil langkah positif  agar kejadian seperti ini tidak terulang.

“Sekarang ini disinyalir ada 50 pengemplang pajak. Kalau semua diusut, maka APBN negara bisa diselamatkan,” kata Didi Irawadi.

Sementara itu, rapat kerja tersebut berisi tentang laporan Kapolri tentang kegiatan yang dilakukan Polri dan anggaran dana yang dikeluarkan Polri. Sebanyak 30 anggota Komisi III mengajukan pertanyaan. Namun, Kapolri justru tidak diberi kesempatan untuk menjawab semua pertanyaan. Komisi III DPR memberi waktu pada Kapolri hingga minggu depan untuk memberikan jawaban secara tertulis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s