ANGGOTA DEWAN DAN PAKAR SOROTI PENGEKANGAN TERHADAP PLURALISME

Jakarta, 25/2 (ANTARA)-Sejumlah anggota dewan, pakar antropologi, dan aktivis pluralisme menyoroti masalah pengekangan terhadap pluralisme yang kerap terjadi, terutama dalam aplikasi peraturan daerah (perda) dan fatwa yang bersifat syariah.

Budiman Sudjatmiko

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyampaikan pandangan partainya, dalam acara Peluncuran Website Nusantaraonline, di Jakarta, Kamis malam, bahwa pembentukan perda yang berdasarkan syariah  merupakan hal yang bertentangan dengan UUD 45, Pancasila, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Menurutnya, kasus-kasus penodaan pluralisme dalam pembentukan perda terjadi karena pembentukan sejarah. Di Bali dan Jawa jarang ditemukan kasus penodaan pluralisme karena Bali dan Jawa adalah basis munculnya pemikiran-pemikiran nasionalisme dan sekuler politik.

“Perda yang berdasar syariah, misalkan perempuan harus berbusana muslim saat bekerja dan bersekolah, justru sering terjadi di Sumatra. Kita bisa lihat dari basis sejarah pembentukan pemikiran melalui partai-partai,” tandas Budiman Sudjatmiko yang juga anggota Komisi II DPR.

Senada dengan Budiman, anggota Fraksi PKB Ali Maschan Musa berpendapat, munculnya perda syariah karena adanya anggapan bahwa nasionalisme didasari oleh agama tunggal. Pluralisme, kata Ali Maschan, merupakan unfinished project yang sejak dulu selalu mengalami pengekangan.

Saat pembentukan Piagam Jakarta, jelas Ali Maschan, sebanyak 48 persen anggota ingin membatalkan Piagam Jakarta karena Indonesia disepakati bukan berdasar agama tunggal. Maka dari itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dianggap sementara.

“Sebenarnya kalau menuruti ajaran Rasulullah, justru semestinya kita menghargai pluralisme. Dulu Muhammad mengumpulkan orang dari berbagai agama dan suku untuk bicara tentang terbentukanya suatu bangsa dan nasionalisme,” kata Ali Maschan yang juga anggota Komisi VIII DPR.

Sementara itu, pandangan lain datang dari generasi muda Nahdlatul Ulama Muhammad Guntur Ramli, yang menganggap munculnya perda daerah merupakan tren yang terjadi sejak 2-3 tahun silam.

Menurut Muhammad Guntur Ramli, tren politik seperti itu sekarang ini sudah mulai turun. Pada saat itu, elit politik yang duduk sebagai pemerintah daerah sengaja membuat perda syariah untuk meraih simpati rakyat dan menyentuh sensitivitas masyarakat.

“Kalau suatu negara dipegang oleh satu kelompok, pluralisme tak akan ada. Justru itulah yang luput dari perundang-undangan, menjaga pluralisme,” tutur Muhammad Guntur Ramli.

Selain itu, anggota Komisi X DPR Teresia Pardede mengungkapkan, seharusnya ada undang-undang yang menjadi

Teresia Pardede

payung bagi pembentukan perda syariah. Perda semacam itu, kata Teresia Pardede, tidak memiliki semangat demokrasi Indonesia.

“Komisi X menganggap bahwa hal itu merupakan ancaman besar bagi pluralisme dan kebudayaan Indonesia,” kata Teresia Pardede yang merupakan anggota Fraksi Demokrat juga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s