KLH TIDAK AKAN BERLAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP INDUSTRI MIGAS

 Jakarta, 2/3 (ANTARA)-Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) menjamin tidak akan memberlakukan tindak pidana terhadap industri migas terkait dengan pemenuhan baku mutu limbah cair, selama perusahaan itu tetap melakukan penyesuaian dalam menjalani sanksi administratif.

Tindak pidana itu akan dikenakan apabila sanksi administrasi yang diberikan di awal tidak dipatuhi. Sanksi administrasi yang dikedepankan itu berupa pemberian pembinaan sampai teguran,” kata Plt. Deputi Men LH Bid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hermin Roosita, di Jakarta, Selasa.

Keterangan Hermin Roosita itu muncul menyusul adanya kekhawatiran pengusaha industri migas akan keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 100 ayat 1 tertulis, bagi perusahaan yang tidak memenuhi baku mutu, maka akan dikenakan tindakan pidana yang bisa menghentikan usaha mereka.

Padahal, dalam ayat 2 disebutkan, tindak pidana akan dikenakan jika perusahaan tersebut tidak menjalankan sanksi administratif sebagaimana mestinya,” ungkap Hermin Roosita.

Menurut Hermin Roosita, pembuatan UU No. 32 Tahun 2009 ini dibuat bersama dengan Ditjen Migas dan pengusaha industri migas. Pada saat itu, ada perusahaan migas yang melaksanakan baku mutu limbah cair, namun ada pula yang belum melaksanakannya.

Ada perusahaan yang sedang melaksanakan rancang bangun untuk memenuhi baku mutu. Untuk itu, KLH juga akan melakukan MP3 (mekanisme pembinaan penaatan proper) karena perusahaan membutuhkan waktu untuk memenuhi baku mutu,” tututr Hermin Roosita.

Saat ini, kata Hermin Roosita, KLH sedang melakukan pendataan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan melakukan penyesuaian dalam memenuhi baku mutu. KLH akan melihat apakan perusahaan terus melakukan rancang bangun untuk penyesuaian baku mutu limbah cair atau tidak melakukan apa-apa.

Sementara itu, KLH telah mengeluarkan batu mutu limbah cair pada tahun 2007 hingga akhirnya terbentuk UU No. 32 Tahun 2009. Beberapa pihak mencemaskan penerapan standar baku mutu pada industri migas akan membuat target produksi nasional migas tidak tercapai. Hal itu disebabkan industri migas tidak akan bergerak jika standar baku tersebut ditetapkan karena belum bisa memenuhi standar yang berlaku.

Saya kira banyaknya kecemasan itu karena ketidaktahuan mereka akan sanksi administrasi ini, bahwa KLH tidak akan langsung mengenakan tindak pidana, justru memberikan pembinaan dalam pemberian sanksi administasi itu,” pungkas Hermin Roosita.

(m.pps)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s