PIDATO PRESIDEN DINILAI BERSIFAT DEFENSIF

 

Jakarta, 5/3 (ANTARA)-Guru Besar Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Indonesia (FISIP UI), Profesor Dr. Maswadi Rauf mengatakan, pidato Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono semalam masih bersifat defensif karena Presiden bersikap seperti sebelumnya.

“Presiden masih bersikap sama seperti sebelum ada keputusan DPR. Seharusnya Presiden tidak lagi mengungkit persoalan yang sudah dituntaskan oleh Sidang Paripurna DPR. Dia harus menerima hal itu,” kata Maswadi Rauf, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Menurut Maswadi, keputusan opsi C di DPR, bahwa ada pelanggaran dalam pencairan bail out sudah cukup merepresentasikan keinginan masyarakat.

Akan tetapi, lanjut dia, sebenarnya yang dituntut oleh rakyat itu kan adanya pernyataan bersalah dari Presiden. Hal itu justru tidak terdapat di dalam pidato Presiden SBY.

Menurut Maswadi, sejauh ini hal yang bisa dilakukan Presiden SBY adalah mendukung langkah-langkah lanjutan dalam proses hukum, karena DPR tidak mungkin memutuskan siapa nama-nama orang yang bersalah. Itu menjadi tugas KPK.

“Pemerintah sudah mendukung proses tindak lanjut secara hukum, seperti yang kita harapkan. Hasil pansus bisa mendorong KPK untuk lebih intensif. Yang penting kan cari siapa yang bersalah dan menghukumnya,” tuturnya.

Selain itu, Maswadi menuturkan, pernyataan Presiden mengenai tidak adanya aliran dana Century ke partai tertentu adalah hal yang sah dan etis dilontarkan. Sebabnya, memang belum ada pembuktian secara hukum. Pansus juga belum bisa menemukan bukti-bukti konkrit akan hal itu.

“Yang tidak etis itu adalah Presiden mengatakan tidak ada masalah dalam kasus century ini,” imbuh Maswadi.

Mengenai pencopotan Sri Mulyani dan Boediono, Maswadi mengira prosesnya belum sampai ke arah sana. Sejauh ini kebijakan pemberian bail out untuk Bank Century baru sebatas indikasi pelanggaran hukum.

“Sekarang ini baru pendapat DPR, belum kenyataan di dalam hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Maswadi berharap dengan adanya masalah baru di KPK, yaitu penolakan Perppu No. 4 Tahun 2009, tidak membuat KPK lantas menjadi lamban dalam menangani kasus Bank Century.

“Itu diharapkan tidak menghambat KPK meneruskan apa yang sudah dilakukan selama ini dan disebutkan di dalam keputusan DPR,” kata Maswadi.

Sebelumnya, sebanyak tujuh fraksi menolah penetapan Perppu No. 4 Tahun 2009 menjadi undang-undang, dan hanya dua fraksi yang menerimanya. Dengan ditolaknya Perppu tentang KPK, maka Presiden diminta untuk mencari pengganti Plt Ketua KPK dengan ketua definitif.

(M.PPS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s