“Kaburnya” Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia

Perjuangan Perempuan Pada Akhirnya Tidak Mencapai Apapun, Dikenal Pun Tidak

Oleh:

Purwaningtyas Permata Sari dan

Agustiyanti

“Soal wanita itu perlu dengan segera didjelaskan dan dipopulerkan. Sebab kita tidak dapat menjusun negara dan tidak dapat menjusun masjarakat, djika (antara lain-lain soal) kita tidak mengerti soal wanita.” (Soekarno dalam Sarinah, 1947: 5)

Perkataan Soekarno itu sedikit banyak menyerukan kesetujuan dengan perkataan Kartini, “Kita tidak bisa membangun suatu bangsa yang beradab tanpa mempertimbangkan perempuan.”

Melalui penelusuran sejarah, semua orang di negeri ini sepakat bahwa pergerakan perempuan pertama diprakarsai oleh  Kartini yang menuntut adanya kebebasan bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan sama seperti halnya laki-laki. Pada saat itu isu mengenai kesetaraan gender seperti yang banyak didengungkan sekarang belum terdengar. Meski bukan bertindak atas nama organisasi, dobrakan yang dilakukan Kartini itu mampu menginspirasi para perempuan untuk selanjutnya memikirkan tentang posisi dan kesejahteraan sosial perempuan.

“Kalau dari segi pemikiran tentang hak-hak perempuan, sejauh yang saya tahu, memang yang pertama kali Kartini. Kartinilah yang pertama menentang hal bagaimana aristrokrat-aristorat mengatur tentang perseliran dan perkawinan. Sejauh ini dari tulisan-tulisan yang ada, dia yang pertama,” kata I Gusti Agung Ayu Ratih, Direktur Institut Sosial Sejarah Indonesia (ISSI).

Menurut ahli sejarah itu, Kartini dikatakan sebagai yang pertama kali karena menuangkannya ke dalam tulisan (written text) dan dia merumuskannya dengan sangat baik dan tajam. Hal yang penting dari Kartini adalah dia bukan hanya menyerukan hak-hak perempuan, melainkan juga menyerukan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta menyerukan hubungan antara kebebasan perempuan dengan kebebasan bangsa. Dia berbicara dalam konteks feminis, meskipun dia tidak berbicara dalam konteks Indonesia yang sekarang. Dia mengetahui ada orang lain yang bukan orang Jawa, berpikir tentang kemajuan bangsa. Ayu menilai hal itu sebagai terobosan yang paling penting.

Ayu tidak menyangkal bahwa Kartini memang tidak membuat organisasi dan tidak ikut berperang. Namun, gagasan Kartini tentang perempuan punya nilai tersendiri, apalagi pada zaman itu tidak banyak perempuan menulis. Meski Kartini hidup dalam pingitan sejak berumur 12-16 tahun, ia mampu membayangkan sesuatu yang melampaui ruang geraknya.

“Dia berpikir karena dia membaca sehingga ia menemukan gagasan-gagasan, bukan hanya untuk perempuan melainkan untuk bangsa. Ini luar biasa,” ungkap Ayu saat ditemui di Sekretariat ISSI di Jl. Inerbang Raya No. 4, Kramat Jati, Jakarta pada Kamis (26/11).

Pemikiran Kartini sedikit-banyak dipengaruhi juga oleh pemikiran Bangsa Barat mengenai modernisasi. Ayu menilai bahwa Indonesia tak akan ada tanpa pemikiran Kartini. Akan tetapi, bukan hanya pemikiran Barat yang mempengaruhinya, melainkan juga dari didikan keluarganya. Keluarganya adalah keluarga pembaharu. Kakek dan paman-pamannya adalah bangsawan-bangsawan yang prihatin dengan keadaan bumi putera. Mereka sudah mulai menuliskan saran-saran dan kritik-kritik kepada pemerintahan kolonial supaya bangsa pribumi mendapat pendidikan.

Keluarga Kartini berpikir bahwa keluarga bangsawan tidak bisa menutup diri. Di satu sisi  mereka melihat bahwa satu-satunya jalan untuk menghadapi kekuasaan Belanda adalah mempelajarai bagaimana orang-orang itu menindas bangsa Indonesia. Dari sisi itu, mereka melihat pengetahuan Barat—metodologi dan kerangka berpikir—dan akhirnya sebagai alat untuk menghadapi penjajah.

Di sisi lain, semangat pembaharuan sosial di kalangan bangsawan atau aristrokrat ini sudah lahir karena adanya gagasan bangsawan yang berkewajiban mengayomi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. Kalau menurut bangsa pembaharuan ini, keluruhan yang mereka dapatkan adalah dari kolonial yang menjadikan mereka alat dan menghabisi kekuasaan politik mereka. Mereka pun akhirnya menyerah dan ikut Belanda, padahal mereka punya nilai-nilai luhur yang  intinya bertujuan untuk mengayomi rakyat.

              

Ayu memahami adanya tudingan seperti itu dialamatkan kepada Kartini. “Kalau dikatakan bahwa Kartini adalah produk politik etis, ya memang benar. Namun, dia juga produk gagasan pembaharuan dari kalangan masyarakat Jawa.”

Mengenai mendidik dan mengayomi rakyat, Kartini mendapatkan ide-ide itu dari teks-teks Jawa. Sedangkan pemikiran dari Belanda yang dia ambil adalah ‘jika kamu mau maju, maka kamu harus berpendidikan’. Ayu menilai ada berbagai macam gagasan yang bertemu di dalam benak Kartini pada saat itu.

“Kartini baca teks-teks Jawa dan dia punya pemikiran bagaimana seharusnya bangsawan bertindak. Pemikiran Barat kan tidak mengajarkan, ‘Hei, Bangsawan Jawa, didiklah bangsamu dan perhatikanlah rakyat.’,” kata sejarawan yang kerap menjadi pembicara dalam berbagai seminar sejarah itu.

Banyak orang menyangsikan pula bahwa tidak ada perempuan sebelum Kartini yang memikirkan persoalan perempuan. “Mungkin ada, bukan berarti perempuan tidak berpikir sebelumnya, saya tidak tahu,” kata Ayu. Pada masa sebelum Kartini, keterlibatan perempuan dalam anti-kolonial sudah banyak tersiar. Paling pertama adala perempuan-perempuan pejuang dari Aceh, seperti Cut Nyak Dien. Ada juga Martha Christina Tiahahu. Akan tetapi, mereka tidak pernah membicarakan hak-hak perempuan. Mereka tidak menggungat tentang struktur penindasan terhadap perempuan.

Mariana Amiruddin, Direktur  Eksekutif Jurnal Perempuan, menjelaskan bahwa pergerakan dan politik kaitannya sangat jelas dengan kepemimpinan, sudah disuarakan sejak abad 20, bukan saja oleh Kartini, setelahnya ada Sri Mangoensarkoro dan Roehana Koeddoes. Keduanya telah menetapkan pentingnya kehidupan perempuan di ruang publik. Mereka mencemaskan terjadinya domestifikasi kehidupan perempuan. Bagi mereka, mengurung perempuan di dalam rumah sama dengan melanggengkan pola hidup priyayi feodal-kolonial yang menjadi cikal bakal penindasan dan penjajahan umat manusia.

Sekarang kita tidak maoe mendasarkan arti keperempoenan kepada arti jang kita dapat dari kaoem bapak. Ta’ moengkinlah kaoem bapak memeberi arti keperempoenan demikian kepada kita itoe, sebab mereka tidak loepoet dari egoisme. Arti keperempoeanan seakan-akan hanja didasarkan kepada kesenangan diri. Kita sekarang haroes mentjari dasar jang tetap oentoek memberi arti kepada keperempoenan. Dan arti tidak lain, tidak kboekan, hanjalah haroes didasarkan kepada kemanoesiaan,” kata Sri Mangoensarkoro dalam Kongres Perempuan II.

Kongres Perempuan, Sangat Luar Biasa

Orang perempoean sadja kok mengadakan Congres, jang hendak dirembug disitoe apa?

Komentar seperti itulah yang terdengar ketika orang-orang melihat segerombolan perempuan dan ibu-ibu berkumpul di Yogyakarta, tepatnya di sebuah pendopo milik R.T Joyodipoero, pada pengujung tahun 1928. Setidaknya 600 perempuan berkumpul dari 22 organisasi perempuan di Jawa dan perwakilan dari Sumatra. Sebut saja Wanita Oetomo, Poetri Indonesia, Aisjijah, Poetri Boedi Sedjati, Darmo Laksmi, Roekoen Wanodijo, Jong Java, Wanita Moelyo, dan Wanita Taman Siswa. Dalam kongres tersebut ada 15 pembicara dan ternyata hampir semuanya berasal dari organisasi yang berbeda.

Adalah Soejatin, Nyi Hadjar Dewantoro, dan R.A Soekonto yang menggagas perlu adanya kongres perempuan. Soejatin, satu-satunya yang masih lajang dan baru berusia 21 tahun saat itu. Kongres tersebut terealisasikan berkat gagasan dari kelompok guru perempuan yang masih muda dan sebelumnya tergabung dalam anggota Jong Java. Perkara mengenai pemilihan tempat di Yogyakarta tak lepas dari anggota Jong Java tersebut yang mendirian cabang organisasi Poetri Indonesia di Yogyakarta.

Terselenggarakannya Kongres Perempuan I itu tak lepas wacana yang dibahas dalam  Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Setelah penyelenggaraan Kongres Pemuda II  pada tahun 1928, dirasa perlu untuk membuat suatu forum di mana perempuan dari berbagai macam organisasi berkumpul. Hal itu merupakan desakan dari masa itu.

Para pria yang mengikuti Kongres Pemuda  mendorong perempuan untuk berorganisasi supaya perempuan merumuskan di mana posisi perempuan dalam pergerakan kebangsaan. Dalam Kongres Pemuda II sudah dibicarakan tentang Indonesia dan kaum puteri dirasa untuk mencapai ke-Indonesia-an itu. Perempuan dituntut untuk merumuskan bagaimana perempuan yang Indonesia dan akan memainkan peran apa di dalam tujuan nasional itu.

“Mereka merasa perlu untuk mendorong perempuan karena mereka ini adalah ibu-ibu yang akan melahirkan generasi setelahnya. Kalau mereka tidak terdidik dan tersiksa di dalam perkawinan—khususnya yang dipoligami—, maka bangsa ini tidak akan kemana-mana,” tutur Ayu, yang terlihat bersemangat mendiskusikan sejarah pergerakan perempuan.

Sebenarnya tujuan Kongres Perempuan adalah untuk menyatukan organisasi yang tadinya bersifat lokal. Maka di dalam Kongres Perempuan ini perempuan berbicara bersama mengenai Indonesia seperti apa yang diharapkan perempuan-perempuan ini. Semua organisasi yang terlibat dalam kongres tersebut dengan jelas menginginkan dibentuknya suatu persekutuan yang berkelanjutan yang dapat menyatukan perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia dan ini merupakan tujuan utama kongres.

Menurut catatan Rangkajo Chairoel Sjamsoe Datoek Toemenggoeng atau Ny. Toemenggoeng, utusan Pejabat penasihat Urusan Pribumi, Ch. O. van der Plas, hampir semua organisasi yang berkumpul di situ berasal dari Jawa dan hanya satu dari Sumatra. Ny. Toemenggoeng adalah seorang Minang dari Sumatera yang juga seorang pemimpin gerakan perempuan yang saat itu sedang naik bintangnya. (Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang)

Ayu menganggap perihal tidak adanya organisasi dari luar Jawa hanya sebatas pendanaan untuk transportasi antar-pulau. Orang dari luar Jawa pasti berpikir ulang datang ke Jawa hanya untuk menghadiri kongres. Lagipula jangkauan organisasi-organisasi di luar Jawa memang tidak banyak. Apalagi ruang gerak perempuan

“Dari pembentukan organisasi menuju kongres, juga hal yang luar biasa, karena perempuan tidak biasanya berkumpul dan membicarakan hal-hal yangs secara umum perempuan. Jadi, harus dilihat konteksnya pada masa itu, mereka membicarakan bangsa. Padahal sehari-hari mereka mengurusi anak dan suami, kok tahu-tahu mengurusi bangsa?” papar Ayu.

Mariana menambahkan, semangat revolusioner perempuan pada waktu itu akhirnya mengantar mereka untuk berorganisasi. Melalui keorganisasian, perempuan dapat istirahat dari tugas-tugas rumah tangganya dan mulai bicara hal-hal di luar domestik seperti masalah kemerdekaan, bahkan pertemuan-pertemuan antar perempuan berhasil membawa mereka pada persoalan dasar hak-hak perempuan, kaitannya dengan kemerdekaan dan melawan kolonialisme.

Pada saat kongres itu berlangsung, keadaan sempat memanas ketika pembicaraan masuk ke dalam masalah poligami. Dari cacatan Ny. Toemenggoeng itu pula diketahui telah terjadi reaksi keras ketika Sitti Moendjijah berbicara membela hukum perkawinan Islam, termasuk poligami. Sitti Soendari yang sangat anti-poligami bangkit berdiri dan menyerang Sitti Moendjijah yang mendukung poligami. Sitti Moendjijah pun balas mengatakan bahwa Sitti Soendari ‘terlalu banyak memandang dunia dengan kacamata merah muda’. Perdebatan menjadi semakin seru ketika perwakilan dari Wanito Katholiek mengatakan bahwa poligami bertentangan dengan ajaran Katolik.

Poligami, disadari Ayu,  menjadi isu yang sangat panas dalam kongres satu ke kongres lain. Asumsinya adalah perempuan ditempatkan untuk mengurus rumah tangga. Bagi sebagian perempuan, masalah utama dalam perkawinan adalah ketidakbahagiaan dalam perkawinan. Dan ketidakbahagiaan dalam perkawinan muncul karena masalah poligami. Semua rata-rata sepakat, mereka menjadi ibu bangsa dan terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan pendidikan, kesejahteraan, dan yang bukan anak biologis pun didukung untuk memajukan bangsa.

“Tapi masalahnya, mereka harus menjawab mengapa kualitas hidup perempuan buruk. Di sini mereka berbeda pendapat. Dari satu segi mereka mendapat kesepakatan bahwa, iya, perempuan pengurus rumah tangga, keluarga, pilar untuk pendirian bangsa yang baru karena keluarga adalah pilar bangsa. Tapi tidak pernah ada kesepakatan bahwa penyebab penderitaan perempuan dalam perkawinan adalah poligami. Dan sampai tahun ’60-an juga tidak terjadi kesepakatan,” papar Ayu.

Aisjijah dan organisasi muslim menganggap masalah perempuan pada masa itu bukan poligami itu sendiri, melainkan bahwa praktik-praktik poligami sudah dilakukan tanpa mengacu pada ajaran-ajaran Islam yang baik. Mereka mengritik perseliran raja-raja Jawa, sementara Islam sudah menetukan hanya boleh maksimal memiliki 4 istri dan syarat-syarat. Menurut organisasi-organisasi muslim, sebetulnya Islam sudah menetapkan poligami itu baik daripada janda-janda ini terlantar dan tidak ada yang mengurus, justru para janda malah melakukan praktik prostitusi dan sebagainya. Lebih baik para janda ini dikawini agar lebih baik hidupnya daripada dibiarkan. Perempuan-perempuan yang tidak setuju poligami itu pun tak mau kalah dengan berpendapat, bahwa mereka menjadi janda karena dipoligami. Di titik ini, para perempuan di Kongres Perempuan tidak pernah menemui titik temu.

Namun demikian, Ayu tetap merasa kagum terhadap para pimpinan sidang yang mampu meredam percekcokan yang terjadi. Pimpinan-pimpinan kongres ini melihat tidak perlunya masalah poligami ini diributkan. Mereka berhasil meyakinkan anggota kongres bahwa  sangat penting perempuan bersatu karena mereka menghadapi musuh yang lebih besar, yaitu Belanda, dan juga menghadapi kaum pribumi yang masih konservatif yang semau-mau sendiri melecehkan perempuan. Ditinjau dari dokumen-dokumen kongres, akhirnya strategi pimpinan-pimpinan kongres ini adalah membuat satu front untuk melawan pihak-pihak yang tidak setuju perempuan berpolitik, maju, dan ikut kegiatan kebangsaan.

“Jadi, kayaknya saya lihat, yang penting mereka bisa bersepakat bahwa perempuan ini harus bekerja untuk bangsa. Perempuan tidak cukup hanya mengurus rumah tangga dan keluarga sendiri, tetapi juga mengurus rumah tangga bangsa. Mereka boleh keluar dan terlibat dalam kegiatan politik dan sosial.  Itu yang diperjuangkan lebih dulu,” lanjut Ayu.

Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang (2006), menuliskan, “Kongres akhirnya memutuskan untuk membentuk badan permoefakatan, yang diberi nama Perikatan Perempoean Indonesia (PPI) yang juga diketuai oleh R.A Soekonto. PPI memiliki 22 organisasi anggota, dan telah mendapat respons dan simpatik dari pemerintah terhadap mosi yang mereka sampaikan. Bagi sebagian organisasi, kongres tersebut tentunya menunjukkan bahwa badan baru itu lebih radikal dari yang mereka harapkan, namun bagi sebagian organisasi lainnya kongres tersebut dianggap masih kurang jauh langkahnya. “

Pengaburan Sejarah

Meski diadakan pada tahun yang sama dengan Kongres Pemuda II, Kongres Perempuan ternyata tidak “populer” di buku-buku sejarah sekolah alias tidak dijelaskan secara detil, hanya sepintas lalu saja. Seiring peringatan terhadap sejarah hanya Sumpah Pemudalah yang terdengar gaungnya hingga sekarang. Kongres Perempuan tak bisa mendapatkan tempat di hati “rakyat” sehingga sejarah pergerakan perempuan pun tidak dketahui secara luas. Hanya kaum feminis dan sejarawan yang hingga sekarang masih ada yang mungkin tahu tentang sejarah pergerakan perempuan Indonesia.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa Kongres Perempuan Pertama diselenggarakan pada 22 Desember 1928. Dasar tanggal itu pulalah yang menjadikannya sebagai Hari Ibu. Semua berdasarkan Kongres Perempuan Pertama.

“Satu hal yang perlu diingat, ternyata pada kongres perempuan tahun 1938 disepakati untuk menjadikan setiap tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, dan bahkan di tahun 1950 tanggal 22 Desember dijadikan Hari Besar Nasional,” tulis Atasherdartini Habsjah dalam kata pengantar buku Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang.

Susan Blackburn pun memberi keterangan, “Hari ulang tahun kongres tersebut dirayakan sebagai Hari Ibu dan sampai saat ini diakui sebagai lahirnya gerakan perempuan Indonesia. Namun sangat disayangkan tidak banyak yang mengetahui, apa yang telah terjadi dalam pertemuan akbar tersebut kecuali tentang sejumlah organisasi perempuan yang telah bergabung membentuk sebuah federasi.”

Ayu berpendapat tidak populernya Kongres Perempuan didasarkan pada penulisan sejarah yang bias gender. Menurutnya, hal seperti itu tidak hanya terjadi di Indoneisa, di mana-mana sejarah selalu yang dianggap umum selalu lebih menonjol daripada pergerakan yang didorong oleh perempuan. Perempuan dianggap tidak mewakili keseluruhan, padahal yang dianggap keseluruhan ini mewakili perempuan seluruhnya.

“Mungkin juga karena Kongres Pemuda terlebih dahulu ada dan menghasilkan satu sumpah yang menyatakan kesiapan untuk membentuk satu bangsa baru. Jadi, Kongres Pemuda lebih ternama, itu juga menjadi pengaruh. Atau juga sejarah kan selalu—terutama penguasa kan memilih yang peristiwa mana yang pantas untuk mewakili peristiwa bangsa. Dugaan saya, mereka memilih Sumpah Pemuda karena mewakili berbagai macam aliran, majemuk, dan mewakili berbagai suku bangsa,” imbuh Ayu.

Mariana memunyai komentar lain dari Ayu, “Perempuan sering tidak masuk dalam sejarah karena dianggap perempuan itu kerjanya hanya kumpul-kumpul. Kalau disebut kongres perempuan Indonesia, yah, ibu-ibu yang berkumpul saja. Padahal mereka berpolitik.”

Dalam tulisannya, Susan menyayangkan keterbatasan informasi tentang Kongres Perempuan. Salah satu penyebab tiadanya detail informasi tentang kongres perempuan pertama ini, karena paparan lengkapnya cukup lama tidak dapat diakses. Nomor pertama majalah federasi perempuan tersebut, Isteri, memuat laporan luas tentang penyelenggarakan kongres tersebut, namun majalah itu disimpan di Perpustakaan Nasional di Jakarta, dan hampir tidak pernah dibuka oleh sejarawan. Laporan tentang penyelenggaraan kongres itu sendiri tidak pernah dicetak ulang.

Masalah poligami yang sudah muncul sejak Kongres Perempuan I turut serta mengurangi daya tarik kongres ini dikaji ulang dalam rekonstruksi sejarah. Masalah tentang poligami menyebabkan timbulnya pecahanya federasi di pertengahan tahun 1930-an. Federasi-federasi perempuan di Indonesia selalu menyadari bahwa hak-hak perkawinan berpotensi memecah barisan mereka. Oleh karena itu, federasi selalu berusaha meminimalisir topik poligami itu.

“Hal ini mungkin menjadi satu alasan mengapa gerakan perempuan Indonesia tidak terlalu menghargai laporan kongres tahun 1928 itu, yang dari awal pertemuan sudah memperlihatkan perpecahan, padahal tujuan dari kongres tersebut dimaksudkan sebagai peristiwa yang dapat mempersatukan semuanya,” kata Susan.

Pengaburan sejarah pergerakan perempuan bukan hanya terjadi dalam Kongres Perempuan I, melainkan juga perjuangan perempuan setelahnya, apalagi yang berhubungan dengan peningkatan hak dan harkat perempuan. Dari awal perempuan ingin membuat Undang-Udang Perkawinan yang lebih adil sejak zaman Kartini, terutama bisa memberi batas pada poligami. Ternyata undang-undang itu gagal. Nikah Talak Rujuk, poligami bersayarat yang dibicarakan di parlemen di tahun 1957, tiba-tiba hilang dari agenda. Mereka diskusi dan berdebat tentang hal itu. Lalu datanglah bulan puasa. Setelah masa puasa undang-undang itu sudah tidak ada lagi dalam pembicaraan di parlemen. Kemudian ada peristiwa presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karena banyak pemberontakan, parlemen dan aktivis perempuan saat itu tak lagi membicarakan UU tersebut.

RUU perkawinan untuk nasional menjadi rancu ketika akan diadakannya juga undang-undang untuk pemeluk agama tertentu. Para nasionalis berpendapat, jika ingin membuat negara nasionalisme yang satu, mengapa undang-undangnya macam-macam? Mereka mengusulkan satu undang-undang yang sekuler, namun aktivis yang dari organisasi Islam tidak setuju. Aktivis yang beragama Kristen dan Katolik juga tidak setuju karena salah satu yang dituntut oleh undang-undang itu adalah perempuan boleh mengajukan cerai. Dalam agama Kristen dan Katolik tidak mengenal perceraian.

“Perempuan ditelikung di sana, Rancangan Undang-Undang sudah jadi kok, ketika di parlemen tidak jadi diundangan. Perihal rancangan undang-undang perkawinan itu tidak terundangkan, bahkan tidak terbicarakan, adalah pukulan telak bagi perempuan,” tandas Ayu.

Gerwani

Sejarah peregerakan perempuan bukan hanya berlubang di sana-sini, melainkan juga penuh dengan “pemerkosaan” terhadap perempuan. Hal itu dialami oleh Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada tahun ’60-an, jelmaan dari Isteri Sedar yang juga hadir dalam Kongres Perempuan I—yang kemudian erat kaitannya dengan Soekarno dan PKI. Gerwani adalah penentang poligami namun tidak melakukan apa-apa ketika Soekarno menikah lagi. Dan mulai saat itu popularitas Gerwani menurun. Perlahan-lahan Gerwani mulai mengesampingkan isu-isu perempuan dan justru menyikapi isu-isu kerakyatan, serta membentuk pandangan perempuan sebagai “ibu militan”. Gerwani dicap sebagai organisasi cacat moral. Organisasi perempuan itu akhirnya runtuh seraya dengan dibubarkannya PKI. (Saskia Eleonora Weiringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia: 1999)

Hal yang menimpa Gerwani tidak sesederhana yang digambarkan Saskia. Mereka dianggap terlibat di dalam G30S, penculikan para jenderal. Itu adalah salah satu alat Orde Baru untuk membuat paham bahwa PKI itu amoral, bejat, tidak bertuhan, dan menghancurkan bangsa. Para perempuannya juga dikabarkan telanjang di lubang buaya, memotong penis para jenderal. Perihal itu diberitakan di koran pada kala itu. Semua ibu Gerwani secara keseluruhan digambarkan sebagai pelacur. Pada akhirnya hal itu menjadi pembenaran. Perempuan-perempuan Gerwani ditangkapi, kemudian dicek apakah di pahanya ada cap palu-arit. Menurut Orde Baru, kalau mereka tidak dikurung dan ditangkapi, bahkan dibunuhi, maka mereka akan menyebarkan komunisme di mana-mana.

“Ajaib-ajaib alasannya dan betul-betul mereka diperlakukan sebagai perempuan amoral karena tentara pada saat itu tahu kekuatan Gerwani,” tutur Ayu berapi-api.

Masyarakat  yang berada di tingkat bawah juga terbengong-bengong melihat perempuan-perempuan diperlakukan seperti itu, padahal mereka  melakukan hal-hal baik. Perempuan Gerwani padahal menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak dan kursus-kursus bagi para ibu. Mereka bahkan menyebar ke pelosok tanah air, mendaki gunung-gunung, untuk memberantas buta huruf. Banyak anggota Gerwani tidak tahu-menahu tentang gerakan G30S dihabisi karena mereka berada di balik perlindungan PKI, meski secara praktis mereka tidak mengikuti kebijakan partai alias jalan sendiri seolah-olah independen. Menurut Ayu, itulah  kebohongan yang paling kejam pada sejarah Orde Baru, menghancurkan perempuan-perempuan yang berbudi luhur memajukan bangsa.

Soekarno bahkan memperlakukan perempuan jauh lebih baik daripada Suharto. Soekarno memberikan kursus-kursus tentang peran perempuan seharusnya, yang kemudian dibukukan dalam Sarinah. Namun demikian, Soekarno tidak pernah memaksakan perempuan untuk menganut paham tertentu dalam berorganisasi. Ketika ahirnya Gerwani mengikuti Soekarno, itu adalah kemauan mereka, Soekarno tidak pernah memintanya.

Suharto mulai mengintervensi Kongres Wanita Indonesia (Kowani)—perubahan nama dari Kongres Perempuan—setelah peristiwa G30S tak lama berselang. Ia meminta dukungan Kowani atas dirinya. Mereka diberi pilihan apakah setuju dengan perilaku PKI itu. Tentu saja Kowani tidak punya pilihan lain selain mendukung Suharto memberantas PKI hingga akarnya, daripada ikut diberantas pula. Setelahnya, selama 32 tahun organisasi perempuan betul-betul terperangkap. Mereka hanya berperan bagaimana melakukan peran sebagai ibu rumah tangga yang baik, begitu komentar Ayu di akhir wawancara yang lebih menyerupai diskusi itu.

“Menurut aku,  gerakan perempuan sebenarnya tidak berhasil mempengaruhi kebijakan negara untuk memelihara wilayah-wilayah perempuan,” tutur Ayu.

Dan benarlah perkataan Soekarno bahwa perempuan pada akhirnya harus berjuang sendiri. “Dan kamu, kaum wanita Indonesia, akhirnya nasibmu adalah di tangan kamu sendiri. Saja memberikan peringatan kepada kaum laki-laki itu untuk memberi kejakinan kepada mereka tentang hargamu dalam perdjuangan, tetapi kamu sendiri harus terdjun mutlak dalam perdjuangan.” (Soekarno dalam Sarinah, 1947: 320)

John Seeley mengatakan, “Kita mempelajari sejarah untuk menjadi bijaksana terlebih dahulu.” Bagaimana menjadi bijaksana jika sejarah yang kita pelajari pun berlubang dan sarat ketidakadilan terhadap perjuangan perempuan? Sebuah renungan!

6 Comments Add yours

  1. arief setiawan says:

    memang perlu dilahirkan kembali gerakan perempuan progresif seperti Gerwani. Mampu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di negara ini…

  2. sulikanti says:

    ini tulisan yang bagus dan perlu menjadi masukan bagi KOWANI sekarang. Kirimkan tulisan ini ke KOWANI agar mereka ikut berpikir untuk kemajuan organisasi itu sendiri.

  3. bungtje says:

    tema yang selalu menarik. minta ijin menyalin sebagian kutipan dan fotonya, ya. terima kasih🙂

  4. cory says:

    menarik dan komprehensif sekali tulisannya, salut mba!

  5. cory says:

    menarik dan komprehensif sekali tulisannya, salut!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s